Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan BIMP-EAGA CMGLF di Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, pada Rabu.
Rudy menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia pada pertemuan 6th Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Chief Ministers, Governors, and Local Governments’ Forum (BIMP-EAGA CMGLF) tersebut.
Rudy ditunjuk sebagai ketua delegasi CMGLF memaparkan peluang investasi dan ekonomi, potensi kerjasama, serta peran pemerintah daerah di BIMP-EAGA.
"Peluang investasi di industri berbasis pertanian yang bisa dikembangkan di Provinsi Gorontalo ada sapi potong dengan ketersediaan pakan hijauan unggul di Kabupaten Boalemo dan budidaya rumput laut di Pohuwato. Di Kalimantan Utara ada pengembangan padi Adan dan organik," katanya.
Ia juga mengusulkan BIMP-EAGA membangun destinasi wisata terpadu.
Rudy mengungkapkan sejumlah destinasi wisata unik di Gorontalo yang bisa dikembangkan, di antaranya Pulau Saronde, Lombongo, Benteng Otanaha, Taman Laut Olele, Danau Limboto, dan wisata religi di Desa Bubohu.
Kawasan BIMP-EAGA mempunyai potensi wisata yang unik. "Kami mengusulkan untuk menjalin kerjasama antar daerah di bidang pariwisata," katanya.
Rudy mendorong peningkatan kerjasama dan konektivitas antar wilayah perbatasan, maritim, dan ekspor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor di Pelabuhan Indonesia-EAGA pada tahun 2023 turun sebesar 16 persen dengan nilai USD8.998,34, yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar USD10.673,09.
Sementara untuk impor di tahun 2023 mencapai USD5.636,02, atau naik dari tahun 2022 sebesar USD3.841,92.
Rudy mengatakan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam BIMP-EAGA, khususnya memainkan peranan penting dalam menghubungkan kegiatan perekonomian di kawasan BIMP-EAGA, menyelaraskan, mendukung, dan memanfaatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, pertukaran informasi dan data, peningkatan kapasitas, serta membangun mekanisme kelembagaan yang stabil untuk CMGLF.
"BIMP-EAGA harus menjadi inisiatif praktis untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dengan menciptakan peluang ekonomi dan menghubungkan kegiatan lintas batas," imbuhnya.
