Washington (ANTARA) - Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Palestina mengadakan pertemuan khusus pada Selasa (26/11) untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, yang jatuh pada Jumat (29/11).
"Kita kembali berkumpul untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina, bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga pengingat mendalam akan janji-janji yang belum terpenuhi, hak-hak yang diingkari, dan ketidakadilan historis," ujar ketua Komite, Cheikh Niang.
Niang, yang juga merupakan duta besar Senegal untuk PBB, menyoroti peringatan tahun ini yang berlangsung di tengah penderitaan serta tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Hak-hak asasi rakyat Palestina tetap belum terwujud, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang di dunia," katanya.
"Kami mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan tegas menghentikan pendudukan Israel, memastikan akuntabilitas bagi pelaku, memberikan keadilan bagi para korban, dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina yang sudah terlalu lama diabaikan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Umum PBB Philemon Yang mengatakan konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan, pendudukan yang tiada akhir, atau pencaplokan wilayah.
"Konflik Israel-Palestina hanya akan berakhir ketika rakyat Israel maupun Palestina dapat hidup berdampingan dalam negara masing-masing yang merdeka, secara damai, aman, dan bermartabat," kata Yang.
"Kita harus memulihkan harapan, memberikan kepercayaan kepada rakyat Palestina bahwa masa depan yang lebih baik mungkin tercapai, dan memperkuat keyakinan mereka pada PBB dan komitmennya".
"Kita dapat memulai langkah ini hari ini dengan menyerukan gencatan senjata, pengembalian segera para sandera, serta memulai negosiasi menuju perdamaian yang panjang dan abadi," katanya menambahkan.
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menegaskan bahwa solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional serta resolusi-resolusi relevan PBB hanya dapat dicapai melalui cara damai.
"Komunitas internasional perlu menggandakan upaya untuk mendukung gencatan senjata, membebaskan semua sandera, segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sangat buruk, dan bekerja menuju terwujudnya solusi dua negara," kata Woodward.
"Kami menegaskan kembali komitmen yang tak tergoyahkan pada solusi dua negara, dan pentingnya langkah-langkah segera untuk menghidupkan kembali jalur politik menuju realisasinya," ujarnya.
Amina Mohammed, wakil Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang menegaskan solidaritas komunitas internasional pada martabat, hak, keadilan, dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
"Peringatan tahun ini terasa sangat menyakitkan, karena tujuan-tujuan mendasar tersebut tampak lebih jauh dari sebelumnya," kata Mohammed.
Seruan intervensi oleh internasional
Ia menambahkan bahwa tidak ada yang dapat membenarkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, namun juga tidak ada yang dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.
"Namun, lebih dari setahun kemudian, Gaza berada dalam kehancuran. Lebih dari 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dilaporkan meninggal, dan krisis kemanusiaan memburuk setiap harinya," ujar Mohammed.
Ia menyebut situasi tersebut "mengerikan" dan "tidak dapat dimaafkan."
Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, membacakan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menyerukan intervensi internasional segera untuk menghentikan tragedi di Gaza yang terjadi di hadapan dunia.
"Komunitas internasional telah mendeklarasikan hari ini sebagai dukungan terhadap hak-hak rakyat kami, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan negara mereka".
"Ini membutuhkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman terhadap jutaan nyawa serta kemungkinan mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan legitimasi internasional," kata Abbas.
Abbas juga menyerukan agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan karena Israel menolak mematuhi hukum internasional dan menjalankan kewajiban-kewajibannya, serta karena terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.
"Pada saat yang sama, penting untuk menolak rencana Israel memisahkan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem, untuk melemahkan tanggung jawab Negara Palestina," ujarnya.
Abbas menegaskan Israel harus menghentikan pembangunan permukiman dan pendudukan, pembunuhan, terorisme pemukim, serangan ke situs-situs suci, upaya mengubah status quo hukum, penggerebekan kota-kota, serta pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang di Palestina.
"Sekali lagi, saya tegaskan bahwa pendudukan akan berakhir, dan hak-hak rakyat Palestina akan menang, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan," ujarnya.
Majelis Umum PBB pada 1977 menetapkan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.
Hari itu pada 1947, Majelis Umum mengesahkan resolusi tentang pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu Arab dan satu Yahudi.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB ingatkan dunia soal nasib rakyat Palestina
