Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang
Haryo Soekartono mengkritik harga energi listrik dan gas yang masih
mahal di dalam negeri, bahkan jika dibandingkan dengan harga di negara
tetangga.
"Masyarakat sebenarnya bisa mendapatkan harga listrik
yang sangat murah apabila energi primer yang dijual ke PLN itu
betul-betul harga yang sebenarnya," kata Bambang dalam keterangan
tertulis di Jakarta, Senin.
Bambang menyampaikan hal itu saat rapat Banggar dan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Said Abdullah.
Menurut Bambang, harga listrik terbilang mahal, karena harga energi primer yang dijual ke PLN tidak realistis.
Politisi
Partai Gerindra ini mengungkapkan, PLN Balikpapan yang menggunakan
solar sebagai energi primer harus membelinya dengan harga Rp6.000 per
liter, sedangkan harga energi minyak non subsidi di pasaran hanya
Rp4.900 per liter.
Kritik juga disampaikan Bambang menyangkut
harga gas, di mana harga gas di berbagai negara jauh lebih rendah bila
dibandingkan di Indonesia, misalnya di Singapura harganya sebesar 3,8
dollar AS per MMBTU dan Malaysia sebesar 3,8-3,9 dollar AS per MMBTU.
"Mereka
membelinya dari Indonesia. Tapi, PLN beli gas yang ditetapkan oleh SKK
Migas sendiri seharga 7 dollar AS per MMBTU atau bahkan lebih," ujar
Anggota Komisi VI ini.
Bambang menyerukan agar harga gas
dikembalikan ke harganya yang realistis, karena hal ini penting untuk
membantu pembangunan infrastruktur energi yang sangat dibutuhkan oleh
jutaan usaha di Indonesia termasuk masyarakat.
"Harga elpiji
dibandingkan harga LNG dan CNG empat kali lipat dari harga pasar.
Ternyata, menggunakan elpiji jauh lebih mahal daripada CNG," imbuhnya.
Diketahui,
Liquified Natural Gas (LNG) berasal dari gas alam yang digunakan untuk
industri dan BBG, sementara Compressed Natural Gas (CNG) berasal dari
gas alam untuk BBG.
Bambang berharap, sistem perpipaan bisa
masuk ke semua lini kebutuhan masyarakat, sehingga harga energi primer
yang dibutuhkan masyarakat lebih murah dan tidak perlu lagi subsidi.
"Mohon
pemerintah bisa memperhatikan ini dan bisa mengusahakan, karena
masyarakat sudah membayar pajak tanpa ngemplang. Pemerintah harus
mengusahakan infrastruktur energi terutama gas dan minyak," tutupnya.
Badan Anggaran DPR kritik mahalnya harga energi
Senin, 19 September 2016 22:47 WIB