Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan pihaknya menjadwalkan rapat kerja (raker) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membahas mengenai Ujian Nasional (UN), Rabu (22/1).
"Tanggal 22 kami akan mengundang Mendikdasmen untuk menjelaskan beberapa hal, termasuk Ujian Nasional," kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selain membahas mengenai wacana pelaksanaan kembali Ujian Nasional, Komisi X bersama Mendikdasmen juga akan membahas mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan libur sekolah selama Ramadhan.
"Kami juga akan membahas soal PPDB, kemudian libur sekolah tadi, kita akan diskusikan,” kata dia.
Sebelumnya, Lalu meminta apabila UN kembali diterapkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepatutnya menghadirkan sistem UN yang berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," kata dia.
Menurutnya, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian.
Lebih lanjut, Lalu menyampaikan selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Kemudian, dibutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal. Ada pula, kata dia melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.
Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurut dia, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
"Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ujar dia.
Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.
"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti," ucap dia.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi X jadwalkan raker bahas soal UN pada 22 Januari
