Manila (ANTARA News) - Pemerintah Filipina menargetkan tambahan satu
triliun peso (20,7 miliar dolar AS) untuk investasi publik setiap tahun
dengan langkah-langkah reformasi pajak komprehensif yang telah didorong
di Kongres, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Senin.
Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III mengatakan jika ini
tercapai, sekitar 10 juta orang Filipina bisa terbebas dari kemiskinan
dalam waktu enam tahun dan akhirnya mengubah Filipina menjadi negara
berpenghasilan tinggi pada 2040, lapor Xinhua.
"Untuk memenuhi tujuan Presiden (Rodrigo) Duterte membebaskan 10
juta warga Filipina dari belenggu kemiskinan di bawah agendanya, 10-poin
sosial ekonomi untuk pertumbuhan inklusif, pemerintah perlu mengurangi
kemiskinan dari 26 persen pada 2015 menjadi 17 persen di ujung masa
jabatannya pada 2022," kata Dominguez.
"Untuk ini pemerintah harus melakukannya, ia harus mengumpulkan
cukup dana untuk mempercepat belanja publik pada infrastruktur, sumber
daya manusia dan perlindungan sosial untuk sektor yang paling rentan.
Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif, pendapatan pajak yang
lebih tinggi diperlukan," kata Dominguez.
Departemen Keuangan bulan lalu kepada kedua kamar Kongres
menyampaikan usulan Undang-undang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan
Inklusi dengan 10-poin agenda sosial ekonomi pemerintahan Duterte.
Investasi publik diperkirakan mencapai 1,273 triliun peso (26,3
miliar dolar AS) tahun ini, dari yang 621000000000 peso (12,8 miliar
dolar AS) akan di infrastruktur; 454 miliar peso (9,4 miliar dolar AS)
dalam pendidikan, 128 miliar peso (2,6 miliar dolar AS) dalam kesehatan,
60 miliar peso (1,2 miliar dolar AS) dalam perlindungan sosial, dan 10
miliar peso (210 juta dolar AS) dalam pelatihan, penelitian dan
pengembangan (R&D) serta program lainnya.
Dominguez mengatakan, pemerintahan Duterte ingin investasi publik
menjadi hampir dua kali lipat 2,29 triliun peso (47,4 miliar dolar AS)
setiap tahun.
Oleh karena itu, perlu tambahan 1,017 triliun peso (20,7 miliar
dolar AS) per tahun untuk menggandakan belanja publik pada
infrastruktur, sumber daya manusia dan perlindungan sosial selama 24
tahun ke depan sampai 2040, katanya.
Filipina targetkan tambahan investasi publik dengan reformasi pajak
Selasa, 4 Oktober 2016 12:54 WIB