Menko AHY dan Menteri PU menghadap Presiden bahas masalah sampah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk membahas persoalan tata kelola sampah.

AHY, saat ditemui sebelum bertemu Presiden, menyebut kementerian telah menyiapkan beberapa solusi yang bakal dilaporkan kepada Presiden.

“Darurat sampah ini harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kami membutuhkan arahan-arahan, direktif dari Bapak Presiden,” kata Menko AHY menjawab pertanyaan wartawan.

AHY melanjutkan dirinya juga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi mengenai pengelolaan sampah.

“Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan, karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas, sampai dengan ke TPA (tempat pembuangan akhir),” kata AHY.

Dia melanjutkan pengelolaan sampah harus diarahkan kepada cara-cara yang berkelanjutan sehingga tumpukan sampah di TPA-TPA dapat dikonversi menjadi energi listrik ataupun bahan-bahan lain yang bermanfaat.

“Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup. Itu juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Bapak Presiden,” sambung AHY.

Persoalan tata kelola sampah dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Prabowo pada Selasa (11/3) juga memanggil Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, kemudian juga mengundang sekelompok pemuda yang rutin mengangkut tumpukan sampah dari sungai-sungai dan pesisir Pandawara Group.

Dalam pertemuannya dengan Pandawara Group, Presiden banyak mendengar secara langsung berbagai aksi yang telah dilakukan oleh sekelompok pemuda itu. Kemudian, Pandawara juga berkesempatan menyampaikan secara langsung kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan, termasuk mengenai perizinan.

"Itu salah satu di antaranya. Itu yang paling basic (mendasar), masalah perizinan, karena setiap sampah yang kami angkut dari sungai itu kuantitinya (jumlahnya) banyak. Jadi, kami harus kirim dengan surat izin," kata Gilang Rahma, anggota Pandawara, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Presiden, dalam pertemuannya dengan Pandawara, pun meminta mereka terus menjalankan aksinya.

"Beliau juga menyampaikan agar kami tidak lelah dengan apa pun yang terjadi di depan nantinya seperti apa," kata Gilang.

Pandawara Group terdiri atas lima pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan Kamil, Rafla Pasya, dan Rifki Sa’dulah. Sejauh ini, Pandawara bersama masyarakat telah membersihkan lebih dari 80 titik daerah aliran sungai dan pantai di Pulau Jawa dan Lampung dari tumpukan sampah.