Gorontalo (ANTARA) - Estimasi keperluan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai Rp9,5 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Kamis mengatakan besaran estimasi tersebut usai memimpin rapat zoom dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam arahan terkait review terhadap usulan pendanaan PSU, diikuti pihak KPU, Bawaslu dan unsur Forkopimda, serta organisasi perangkat daerah terkait, berlangsung di ruang Tinepo kantor bupati.
Estimasi biaya PSU terdiri dari Rp7 miliar lebih untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Sebelumnya KPU mengajukan anggaran sebesar Rp8 miliar, namun setelah direvisi tinggal menjadi Rp7 miliar lebih," kata Sekda.
Sementara untuk Bawaslu Rp3,2 miliar, anggaran pengamanan untuk Polres sebesar Rp500 juta lebih, Kodim Rp350 juta.
Angka-angka tersebut kata Sekda baru sebatas estimasi atau belum ditetapkan, sebab pemerintah daerah masih akan berkonsultasi dengan pihak BPK RI, khususnya menyangkut standar harga.
"Kalau KPU menggunakan standar harga sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan tentang biaya standar pelaksanaan PSU. Sementara pemerintah daerah menggunakan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Ini perlu kami konsultasikan untuk penggunaan anggaran yang tepat," katanya.
Terkait sumber anggaran PSU, ia memastikan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Terdapat pos-pos anggaran yang kita efisiensi untuk dialokasikan pada biaya pelaksanaan PSU. Seperti Belanja Tak Terduga (BTT) yang dialokasikan sebesar Rp3 miliar untuk tahun ini, terpaksa kita efisiensi sebesar Rp2,5 miliar untuk biaya PSU," kata Sekda.
Beberapa program dan kegiatan pun akan dilakukan hal yang sama, termasuk efisiensi terhadap alokasi anggaran di DPRD setempat.
Rencananya kata Sekda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD untuk membahas hal tersebut.
"Pekan depan kita bahas dengan Badan Anggaran DPRD. Sekaligus menargetkan penetapan biaya pelaksanaan PSU," imbuhnya.***
