Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025, yang digelar dalam Forum Gorontalo Inklusif Dulohupa.
Provincial Lead Skala Ahmar Djalil di Gorontalo, Rabu mengatakan pihaknya menghadirkan diskusi kelompok yang membahas berbagai usulan program dari perangkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok rentan.
Menurutnya forum ini membagi peserta ke dalam tujuh kelompok diskusi, masing-masing membahas isu strategis. Diantaranya, pendataan inklusif, lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak, pemberdayaan, ekonomi inklusif, akses pendidikan dan keterampilan, serta layanan kesehatan.
Semua isu yang dibahas, telah disinergikan dengan lima program prioritas Pemprov Gorontalo dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti peningkatan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan.
Ahmar mengatakan diskusi ini juga mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih, dengan harapan hasil akhir forum dapat menghasilkan kesepakatan program prioritas kelompok rentan.
"Kesepakatan ini akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah, DPRD dan jaringan masyarakat sipil," katanya.
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengatakan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk pembangunan Gorontalo yang semakin inklusif, berkeadilan dan partisipatif, demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Turut hadir dalam forum diskusi tersebut, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Gedsi Manager Skala Pusat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bapppeda provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan jaring masyarakat sipil serta perwakilan ASN, direktur KPAPO Bappenas yang turut hadir secara virtual.
