Menteri Rini: RB bukan sekadar administrasi, tapi ibadah melayani umat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) bukan sekadar agenda administratif, melainkan merupakan panggilan moral untuk menghadirkan wajah negara yang berintegritas.

“Wajah negara yang berintegritas yakni birokrasi yang hadir bukan hanya dalam data dan dokumen, tapi dalam setiap pengalaman masyarakat berinteraksi dengan negara. Birokrasi adalah jalan ibadah kita dalam melayani umat,” kata Rini dalam acara Kick Off Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 di Jakarta, Senin.

Ia menilai sebagai penjaga moral dan spiritual bangsa, Kementerian Agama (Kemenag) harus berada di garis terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rini menyampaikan empat prinsip utama yang menjadi landasan pelaksanaan RB, yaitu berdampak konkret, partisipatif, menghargai keberagaman, dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan RB tidak cukup diukur dari dokumen, laporan, atau nilai indeks semata, tetapi dari kualitas layanan publik dan perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“RB adalah gerakan bersama yang harus dipahami dan dijalankan seluruh unsur internal maupun eksternal, dengan menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia,” ujarnya.

Rini juga mengapresiasi capaian Kemenag yang secara konsisten memperoleh nilai indeks RB di atas rata-rata kementerian dan lembaga.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenag karena selalu mendapat nilai RB di atas rata-rata K/L yang lain. Tren tata kelola atau penilaian dari RB Kemenag juga cenderung selalu meningkat,” tutur Rini.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung program prioritas Presiden. Salah satunya dengan digitalisasi tata kelola.

Ia menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat sehingga diperlukan perubahan dalam tata kelola birokrasi yang berada di bawah naungannya. Pemanfaatan IT yang tepat dinilainya dapat menjadi salah satu solusi untuk melakukan pelayanan publik yang prima namun tetap efisien waktu dan SDM.

“Satker kami termasuk yang terbesar dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga jika kita mampu memanfaatkan IT dan beralih untuk melakukan digitalisasi, harapannya dapat menyelesaikan beragam persoalan di Kemenag dan pelayanan kepada publik pun akan menjadi lebih baik,” pungkas Nasaruddin.