Jakarta (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) berkolaborasi dengan organisasi masyarakat DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) akan menggelar acara bertajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil di Jakarta, Rabu (28/5).
Forum ini akan menghadirkan beberapa menteri atau wakil menteri dan para penerima manfaat program pemerintah dari berbagai latar belakang, seperti petani, buruh, siswa sekolah, penyandang disabilitas, hingga lansia.
“Melalui acara ini, para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka. Dan itu akan ditanggapi langsung oleh pejabat negara terkait,” kata Ketua DPP Gempita, Alfonso FP dalam rilis pers, Selasa.
Menurut Alfonso, negara sudah berada di depan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Apakah bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar,” ujar Alfonso.
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Isra Ramli mengatakan masyarakat harus diberi kesempatan menyampaikan umpan balik yang konstruktif, sehingga ke depan pelaksanaan program bisa lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
"Melalui berbagai bantuan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat akan membaik. Kemiskinan bisa kita tekan, bahkan hilang," kata Isra.
Menurutnya, dimensi program pemerintah bukan hanya melindungi atau membantu masyarakat, melainkan juga memberdayakan. Misal, Program Makan Bergizi Gratis. Program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah.
Program MBG juga membuka peluang besar bagi pemberdayaan masyarakat untuk bekerja di dapur. Pemerintah juga menyalurkan program bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat agar berdaya dan mandiri.
Dalam enam bulan pertama memimpin negara, Prabowo setidaknya sudah mengeluarkan 28 kebijakan baru. Semua berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat Indonesia.
Isra mengatakan, PCO merasa perlu mendengar respons masyarakat atas berbagai program atau kebijakan pemerintah.
Melalui PCO sebagai representasi pemerintah, berbagai umpan balik dari penerima manfaat, akan jadi bahan evaluasi bagi kementerian pengampu program.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PCO akan pertemukan pejabat dengan penerima manfaat program Prabowo
