Polda Gorontalo: personel kami disetrum menggunakan alat kejut listrik oleh anggota Satpol-PP

Kota Gorontalo (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Gorontalo Kombes Pol. Maruly Pardede mengakui bahwa benar personelnya menjadi korban pengeroyokan dan disetrum menggunakan alat kejut listrik, oleh sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Gorontalo.

"Yang mana (menggunakan) alat setrum itu mungkin terlalu berlebihan bagi kami," kata Kombes Pol. Maruly.

Ia mengatakan, selaku aparat penegak hukum pihaknya menghargai setiap aparat pemerintahan mempunyai tugas, namun tidak membenarkan adanya sikap arogansi, apalagi dengan cara seolah olah masyarakat adalah pelaku kriminal, melakukan penganiayaan, bahkan dengan menggunakan alat kejut listrik.

Inilah alasannya kata dia, aksi penganiayaan dan pengeroyokan oleh oknum anggota Satpol-PP Kota Gorontalo yang menggunakan alat setrum dianggap terlalu berlebihan.

Menurut pengakuan korban yang tidak lain adalah anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo itu kata dia, peristiwa tersebut bermula ketika korban diminta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh aparat Satpol-PP Kota Gorontalo.

Dari situlah kata dia terjadi perdebatan yang berujung penganiayaan dan pengeroyokan, bahkan disertai dengan penyiksaan menggunakan alat setrum yang diarahkan ke bagian leher kiri dan kanan korban.

Saat menjenguknya ke rumah sakit kata dia, kondisi korban cukup memperihatinkan, bahkan ia sebagai pimpinan dari anggotanya tersebut mengaku tidak tega dan merasa miris menyaksikan personelnya terbaring kesakitan di rumah sakit.

Dikatakannya bahwa pada saat kejadian korban sedang tidak berdinas dan berperan sebagai masyarakat biasa, sehingga ketika melihat ada keramaian, yang bersangkutan mendekati lokasi keramaian tersebut, dan hal itu merupakan insting anggota Polri ketika mengetahui atau melihat ada keramaian di suatu lokasi.

"Kami berharap peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua. Saya juga meminta kepada korban untuk melaporkan peristiwa itu agar diproses secara hukum," imbuhnya.*