Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menggandeng Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengelola Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (DPP-P4MI) untuk memperluas penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara legal dan terstruktur.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Gorontalo, Rabu mengatakan kolaborasi bersama DPP-P4MI menandai komitmen daerah untuk “mengambil alih” pendataan pekerja migran asal Gorontalo.
"Selama ini warga kita justru tercatat di daerah tetangga. Dengan pendataan mandiri, pemerintah bisa memberi perlindungan dan memantau mereka langsung," ujar Sofyan Puhi.
Langkah tersebut kata dia, menjadi fondasi pembentukan Komite Pelindung Pekerja Migran Indonesia (KP3MI) Provinsi Gorontalo, yang diharapkan memperkuat sistem penempatan dan pengawasan tenaga kerja dari hulu ke hilir.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira menyambut positif inisiatif kerja sama Pemkab Gorontalo dan DPP-P4MI tersebut.
"Ini jawaban konkret atas tingginya angka pencari kerja. DPRD siap mendukung regulasi dan penganggaran yang dibutuhkan," kata dia.
Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo Kisman Ishak menyebut kemitraan dengan P4MI dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi strategi kunci untuk membuka akses kerja resmi ke luar negeri.
Dengan kerja sama ini, Pemkab Gorontalo menargetkan pengiriman pekerja migran pertama melalui skema baru sudah dapat dilakukan pada akhir 2025, dan memastikan setiap calon pekerja memperoleh pelatihan kompetensi, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.
