Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pemerintah sedang menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup informasi nama, alamat, dan kondisi individu secara riil.
“Dengan data demografis yang akurat dan mutakhir, kita memiliki fondasi untuk melakukan perencanaan pembangunan yang menyasar masyarakat paling rentan,” katanya saat menerima audiensi Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Effendy Choirie, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menegaskan, tentang urgensi perbaikan basis data yang menjadi kunci utama mengatasi berbagai tantangan besar pembangunan guna memperkuat sinergi pemberdayaan masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk makanan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga akses air bersih.
Bagi dia, peran DNIKS dan organisasi sosial sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya mengapresiasi atas komitmen DNIKS dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan mendorong organisasi masyarakat untuk terus berperan dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok rentan.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dianggap menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih merata.
Kepala Bappenas juga mendorong agar pemikiran kolektif terus difokuskan dan disinergikan, sehingga seluruh potensi dan sumber daya dapat diarahkan secara selaras dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan.
“Pertemuan ini menjadi bagian komitmen pemerintah untuk mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan filantropi, guna memperkuat pelaksanaan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029, khususnya bidang pembangunan sosial,” ucap Menteri PPN.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki menambahkan tentang urgensi penguatan kolaborasi DNIKS dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya melalui pemutakhiran data sosial ekonomi serta optimalisasi sumber non-APBN seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan filantropi lainnya.
“Langkah ini krusial untuk memastikan program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” ungkap Maliki.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah sedang sempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
