Gorontalo (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo, memperkuat strategi dalam upaya pemerintah provinsi untuk menekan inflasi.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Jamal Nganro di Gorontalo, Selasa mengatakan pihaknya telah menggelar rapat teknis terkait penguatan strategi tersebut.
Rapat ini kata dia, turut dihadiri pihak Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait untuk membahas capaian inflasi bulan Juli dan langkah penanganan ke depan.
Ia mengatakan sejumlah langkah yang akan segera ditempuh, di antaranya kerjasama perdagangan antardaerah dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Kalimantan Timur.
Ia menekankan perlunya mengontrol stok bahan pangan terutama beras, yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Gorontalo.
"Beras merupakan komoditas paling menonjol, sehingga perlu memonitor ketersediaan stok di penggilingan. Kami juga meminta Bulog mempercepat distribusi beras SPHP untuk mengisi pasar dan pengecer," kata Jamal.
Selain beras, komoditas tomat, bawang merah, serta ikan cakalang dan ikan kembung, juga ikut memicu kenaikan harga.
Untuk itu, TPID meminta Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) memediasi harga antara pedagang dan penggilingan, agar penyaluran tidak terkendala.
Menurutnya Bulog masih memiliki stok beras SPHP sekitar 3.500 ton dari kuota 4.090 ton untuk Gorontalo, yang harus segera didistribusikan dalam empat bulan ke depan.
Ia juga mendorong pemanfaatan aplikasi SPHP agar pedagang pasar dan pengecer dapat langsung mengakses pasokan Bulog.
"Dengan percepatan distribusi, terutama di Kabupaten Gorontalo yang menyumbang inflasi tertinggi, kita berharap angka inflasi bisa terkendali," kata Jamal pula.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Gorontalo pada Juli 2025 year to date (y-to-d) tercatat sebesar 2,40 persen.
Komoditas penyumbang utama inflasi yakni tomat sebesar 0,76 persen, beras 0,50 persen dan cabai rawit 0,37 persen.
