Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menerima pemeriksaan kinerja pendahuluan atas kebijakan dan strategis pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur di Gorontalo, Senin mengatakan pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan BPK, meliputi tahapan perencanaan pembangunan daerah.
"Mereka memotret bagaimana kinerja kita dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan itu adalah swasembada pangan," ucap Sugondo pada pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit kinerja ketahanan pangan.
Sugondo menyebut, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit pelaksanaan program ketahanan pangan pada periode 2023-2025.
Ia berharap, ketersediaan pangan di Kabupaten Gorontalo telah terkendali, tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat lokal tetapi juga berpotensi ekspor.
"Kalau ini berjalan baik, tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, bahkan berkontribusi pada ekonomi total daerah," jelasnya.
Menurutnya, pertemuan bersama BPK itu akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memaparkan program masing-masing yang berhubungan dengan ketahanan pangan.
