Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membangun kesepakatan Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) untuk program hilirisasi perkebunan di daerah tersebut.
"Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi ABT untuk pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan dari Kementerian Pertanian," kata Gubernur Gusnar Ismail dari Jakarta, Senin.
Kesepakatan kesanggupan pelaksanaan ABT Tahun 2025 hingga 2027 tersebut, ditandatangani pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Gubernur mengatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun melalui ABT periode 2025 hingga 2027 untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, kakao, hingga lada.
Dari program hilirisasi itu, pemerintah memproyeksikan nilai tambah hingga Rp138,49 triliun.
"Untuk program ini, Gorontalo mendapatkan alokasi ABT yang dimulai pada Tahun 2026 yaitu untuk komoditas kelapa seluas 10 ribu hektare dan tebu 550 hektare. Kemudian Tahun 2027 untuk komoditas kelapa seluas tiga ribu hektare. Jika dirupiahkan nilainya mencapai Rp50,6 miliar," kata Gusnar.
Adapun rincian pelaksanaan program ABT Tahun 2026 untuk komoditas kelapa seluas lima ribu hektare berada di Kabupaten Pohuwato dan lima ribu hektare lagi di Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan untuk komoditas tebu 400 hektare berada di Kabupaten Gorontalo dan sisanya 150 hektare di Kabupaten Boalemo.
Sementara alokasi Tahun 2027 untuk komoditas kelapa 1.500 hektare berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan 1.500 hektare lagi ada di Kabupaten Pohuwato.
"Kami juga telah menyampaikan usulan untuk pengembangan komoditas kakao seluas 3.200 hektare kepada Kementerian Pertanian. Gorontalo memiliki komoditas kakao untuk mendukung program hilirisasi yang telah dipasarkan sampai ke Jepang melalui Tokya Food," kata Gusnar.
