Prabowo tegaskan komitmen perjuangkan hak rakyat atas rumah layak

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan hak rakyat atas perumahan layak sekaligus menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saudara-saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi," ujar Prabowo di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin.

Prabowo mengatakan pemerintah memiliki target besar dalam pembangunan perumahan rakyat yang mencapai 3 juta rumah.

“Karena itu, kami kasih target yang sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Target itu selalu tinggi, target itu memang harus kita kejar, harus kita capai, saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkan lah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai paling sedikit kau akan jatuh diantara bintang-bintang,” ucap dia.

Presiden memastikan pembangunan perumahan rakyat akan terus dilanjutkan dan diperkuat, bersamaan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan energi nasional.

“Saya yakin tahun depan akan lebih banyak lagi rumah yang bisa kita bangun. Perumahan kita amankan, pangan kita amankan, energi kita amankan. Semua untuk rakyat Indonesia," ucapnya.

Diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo telah memiliki delapan kebijakan strategis untuk memperkuat akses perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang agar beban masyarakat semakin ringan dan birokrasi lebih efisien.

Sebagaimana keterangan yang diterima, delapan kebijakan tersebut yakni, pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang sebelumnya dikenakan 5 persen, kini dibebaskan untuk pembeli rumah pertama dari kalangan MBR.

Kedua, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulunya dikenal sebagai IMB, kini digratiskan untuk rumah subsidi. Selain itu, proses izin yang biasanya memakan waktu sampai 45 hari dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Ketiga, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah dengan nilai di bawah Rp2 miliar kini ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan meringankan harga jual rumah agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Selanjutnya, Bank Indonesia diperintahkan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen guna mendongkrak likuiditas perbankan. Selain itu, kuota (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinaikkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mendukung program BSPS (rumah swadaya) sebagai stimulus perbaikan rumah tidak layak huni. Program ini diharapkan mempercepat rehabilitasi rumah rakyat dan mengurangi backlog hunian.

Keenam, pemerintah, melalui koordinasi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya termasuk Danantara, membuka jalur kredit program perumahan yang lebih luwes agar akses pembiayaan rumah makin meluas.

Berikutnya, tak hanya bank Himbara, kini bank swasta juga diberi mandat untuk menyalurkan FLPP kepada masyarakat MBR. Ini untuk mempercepat pemerataan akses pembiayaan rumah di seluruh pelosok.

Terakhir, program FLPP diperluas untuk segmen pekerja seperti asisten rumah tangga (ART), guru, buruh pabrik, dan pekerja informal lainnya. Tujuannya agar sebagian besar lapisan masyarakat memperoleh akses kepemilikan rumah.