Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan bakal memasukkan sejumlah indikator, seperti pengukuran berat, tinggi, dan status gizi dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mengetahui dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada penerima manfaat.
"Yang kita akan lakukan mulai tahun ini dan tahun depan Cek Kesehatan Gratis akan kita lengkapi dengan pengukuran gizi dari anak-anak ini," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu.
Budi menilai, langkah ini perlu guna mengumpulkan bukti ilmiah keberhasilan program MBG, sekaligus memberikan umpan balik untuk meningkatkan kebijakan itu ke depannya. Sebagai contoh, untuk perbandingan menu yang memberikan nutrisi terbaik.
"Jadi nimbangnya kalau aturannya UNICEF itu WHO 6 bulan sekali bisa. Jadi kita bisa masukkan kalau CKG di sekolah itu 6 bulan sekali kita timbang. Karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN," dia menambahkan.
Selain itu, katanya, pihaknya juga akan mengadakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2026, dan pada survei itu ada bagian khusus untuk melihat progres MBG secara nasional.
Dahulu, katanya, SSGI diadakan setahun sekali karena tingginya angka stunting. Namun setelah prevalensinya menurun, survei itu kini diadakan dua tahun sekali.
Pihaknya menyatakan dukungannya atas program MBG, karena menurutnya, dengan menyelesaikan masalah kesehatan gizi, maka masalah kesehatan berkurang 50 persen. Contoh masalah kesehatan yang bisa dicegah dengan nutrisi baik, katanya, seperti stunting, kelainan kongenital, kematian ibu dan anak.
"Karena banyak masalah kesehatan di hilir akan jauh berkurang kalau hulunya, gizinya, itu beres. Sama seperti banyak masalah kesehatan di hilir bisa beres kalau masalah lingkungan, WC, sanitasi, udara, polusi itu beres. Nah itu kan di luar tupoksinya kami," katanya.
Untuk memperkuat program itu, pihaknya juga akan membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengerahkan sekitar 9000 tenaga gizi dan 8.800 sanitarian yang tersebar di semua kabupaten dan kota.
"Ini sebenarnya bisa kita kerja samakan, untuk membantu teman-teman di BGN, bisa membantu lah melihat suasana dapurnya, beli bahan makanannya," katanya.
Selain itu, dia juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendayagunakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar melakukan pendidikan dan pembinaan tentang gizi dan pangan. Selain itu, memasukkan materi tentang gizi dan keamanan pangan sebagai kurikulum wajib di sekolah.
"Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gisi dan pangan ini," katanya.
Melalui dinas kesehatan, pihaknya juga mempermudah proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), karena ditargetkan dalam sebulan hal itu diselesaikan.
Selain itu, katanya, dinas kesehatan diminta untuk membantu BGN dalam pengecekan makanan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes akan tambahkan indikator progres MBG pada CKG
