Istanbul (ANTARA) - Penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat (AS) memasuki hari pertama pada Rabu (1/10), ditandai dengan peringatan dari Kepala Anggaran Gedung Putih Russell Vought kepada anggota Partai Republik di DPR.
Ia menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai federal akan dimulai dalam satu hingga dua hari ke depan, menurut dua sumber GOP yang mengikuti konferensi daring tersebut.
Dalam penutupan pemerintahan sebelumnya, pegawai federal biasanya dirumahkan sementara (furlough) alih-alih diberhentikan. Namun, rencana PHK kali ini memicu pertanyaan hukum dari serikat pekerja dan Partai Demokrat mengenai legalitas kebijakan tersebut.
Pekan lalu, Vought telah mengedarkan memo yang memperingatkan potensi pengurangan besar-besaran tenaga kerja federal jika terjadi penutupan pemerintahan.
Meski tidak merinci jumlah pegawai yang akan terdampak, ia menyebut langkah itu terpaksa diambil karena Partai Demokrat dianggap memaksa pemerintahan untuk bertindak.
Tidak lama setelah itu, Wakil Presiden JD Vance menyampaikan dalam jumpa pers di Gedung Putih bahwa PHK akan segera dilakukan bila penutupan berlangsung lebih lama. Ia menegaskan langkah tersebut tidak diinginkan, tetapi diperlukan agar layanan penting bagi masyarakat tetap berjalan.
Vance juga membantah tuduhan bahwa pemerintahan Trump menargetkan pegawai federal untuk alasan politik. Menurutnya, pemerintah berfokus menjaga agar sebanyak mungkin layanan esensial dapat tetap berfungsi.
Dalam memo yang sama, Vought menekankan bahwa lembaga pemerintah harus mengeluarkan pemberitahuan pengurangan tenaga kerja kepada seluruh pegawai di program, proyek, atau kegiatan yang pendanaannya habis sejak Rabu akibat shutdown, khususnya yang dianggap tidak sejalan dengan prioritas Presiden.
Dalam panggilan virtual pada Rabu, Vought turut mengingatkan bahwa program gizi Women, Infants, and Children (WIC) berisiko kehabisan dana pekan depan jika pemerintahan tetap ditutup.
Asosiasi Nasional WIC yang mewakili anggota di tingkat negara bagian dan lokal memastikan kemungkinan dana habis dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Diskusi juga mencakup soal pendanaan militer yang terhenti bersamaan dengan gaji pegawai federal, serta operasional taman nasional yang hanya dibuka sebagian.
Menanggapi ancaman PHK, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakeem Jeffries menyatakan pemerintah tetap akan memberhentikan pegawai dengan atau tanpa shutdown.
Ia menyebut Partai Republik sengaja menciptakan penderitaan sebagai bagian dari ideologi politik mereka.
Di sisi lain, Senat kembali menolak dua rancangan anggaran, baik dari Demokrat maupun Republik, untuk kedua kalinya dalam sehari.
Meskipun menguasai mayoritas 53–47, Partai Republik tetap membutuhkan dukungan bipartisan untuk meloloskan legislasi pendanaan.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gedung Putih siapkan PHK massal imbas penutupan pemerintahan AS
