Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengapresiasi dukungan penuh DPRD setempat atas alokasi anggaran untuk penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Upaya yang dilakukan kurang lebih dari 15 tahun, memisahkan dari Provinsi Sulawesi Utara, saya kira bisa kita bandingkan dengan daerah lain yang punya APBD besar tetapi penurunan angka kemiskinannya tidak secepat dengan upaya yang kita lakukan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, Rabu.
Pemerintah tetap konsisten dan komitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal, serta misi ketiga di dalam RPJPD 2007-2025 adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah dalam rangka untuk mewujudkan visi jangka panjang menjadikan Gorontalo maju dan mandiri dan meminimalisasi kemiskinan.
Ia menambahkan, jika melihat kembali bagaimana potret saat ini, baik dari sisi kondisi makro ekonomi maupun sosial budaya yang sudah jalani bersama-sama kurang lebih hampir 15 tahun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan keberhasilan angka pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional.
"Tahun 2016 ini tercatat pertumbuhan ekonomi Gorontalo posisi 6,52 persen, terjadi peningkatan sedikit di bandingkan tahun 2015 yang hanya 6,22 persen," ujarnya.
Dari angka tersebut menunjukkan upaya semua pihak secara bersama untuk terus tumbuh guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski angka masyarakat miskin di Gorontalo masih kurang lebih 17,63 persen.
Ia menilai, yang menjadi tingkat pemicu tumpuan, khususnya untuk ekonomi di Gorontalo menurut lima tahun ke depan memang masih pada sektor pertanian. Karena memang dari sisi potensi sumber daya alam kita masih memiliki potensi lahan pertanian hampir kurang lebih 400.000 hektare, kemudian perikanan dan kelautan.
"Data BPS juga menunjukan sektor pertanian ini itu menyerap hampir tenaga kerja kurang lebih 171.104 jiwa atau hampir kurang lebih 34,60 persen dari total angkatan kerja," jelasnya.
Pemprov Gorontalo Apresiasi Dukungan Anggaran Penurunan Kemiskinan
Rabu, 5 April 2017 16:32 WIB