Malang (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah
Haedar Nasir mengemukakan tidak mudah dan cukup sulit untuk membangun
sistem negara yang bersih dan ekonomi berkeadilan dengan kondisi yang
ada saat ini.
"Untuk membangun sistem dan good governance memang harus sabar dan
tidak mudah karena semua sistem harus satu irama. Kita ingin menjadi
negeri yang bersih dengan ekonomi yang berkeadilan, meski itu tidak
gampang," kata Haedar Nasir dalam sambutannya usai penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kampus
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jatim, Selasa.
Dalam membangun sistem, lanjutnya, termasuk sistem politik yang
mengarah pada good governance masih jauh dari harapan. Contoh terakhir
adalah yang terjadi pada DPD. Kondisi itu sebagai cermin lemahnya
membangun sistem.
Ia mengakui untuk membangun sistem good governance tersebut tidak
semua memberikan dukungan, termasuk para elit politik, bahkan ada
perlawanan dari mereka yang selama ini lemah dalam sistem. "Tegaknya
sistem good governance perlu ada kultur dan kebiasaan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, OJK sangat penting dan sentral
peranannya untuk membangun penegakan sistem tersebut. "Berdirinya OJK
maupun KPK adalah sebagai jembatan untuk mengelola sumber daya alam yang
sebesar-besarnya untuk rakyat, ujarnya.
Hanya saja, kata Haedar Nasir, di satu pihak, negara ini dikuasai
oleh pemilik modal dan bagaimana pemilik modal itu mengeruk keuntungan
sebanyak-banyaknya, bahkan kapitalis tega menguras kekayaan Indonesia
yang efeknya menyengsarakan rakyat. Namun, di pihak lain sistem negara
kurang baik.
Apalagi, katanya, para pemilik modal ini juga masuk ke arena
politik hingga pemilihan kepala daerah (pilkada). "Ini problem besar
bagi kita, ini ancaman bagi bangsa kita, sebab yang seperti ini tidak
kasat mata dan tidak terjangkau oleh kita, bahkan yang kita cemaskan
justru kepala daerah apakah bisa menjadi sosok yang berintegritas dan
independen," urainya.
Haedar khawatir seberapa besar keinginan bangsa Indonesia membangun
sistem good governance, nantinya bisa dirusak oleh para pemilik modal
karena hasrat ekonomi politiknya tidak terbatas.
"Oleh karena itu, kita harus tetap konsekuen membangun peradaban
yang lebih baik dan dari kampus inilah kita tanamkan benih-benih untuk
membangun peradaban agar ke depan negeri kita menjadi lebih kuat, lebih
bersih dan mampu mewujudkan good governance," paparnya.
Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad
mengemukakan OJK akan terus melakukan sosialisasi terkait keuangan
syariah. Sikap pemerintah sudah jelas dan itu ada undang-undangnya,
bahkan pemerintah sudah membentuk Komite Keuangan Nasional Syariah.
"Secara khusus bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat
keuangan syariah regional. Sekarang kita bersaing dengan Malaysia dan
Singapura. Oleh karena itu, keinginan ini harus dikerjakan
bersama-sama," ucapnya.
Untuk saat ini, katanya, perkembangan keuangan syariah di Tanah Air
masih sangat kecil, yakni sekitar 5 persen, sedangkan di Malaysia sudah
mencapai 30 persen, sehingga harus kerja keras dan mendorong
dilakukannya sosialisasi di berbagai even dan kesempatan.
"Belakangan ini memang sudah mulai bermuinculan ekonomi syariah,
bahkan sudah menjadi bagian dari lifestyle. Namun, pertumbuhannya harus
terus kita dorong agar keinginan menjadi pusat keuangan syariah regional
bisa terwujud," paparnya.
Ketua Muhammadiyah: sulit membangun sistem negara bersih
Selasa, 18 April 2017 21:53 WIB