Jakarta (ANTARA) - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk intervensi, titipan, maupun penyalahgunaan nama pejabat dalam proses penyediaan barang dan jasa penyelenggaraan ibadah haji.
Menhaj mengatakan ada pihak yang mengaku sebagai bagian dari tim menteri, wakil menteri, maupun pejabat tertentu, untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Banyak yang mengaku-ngaku, ada yang bilang dari tim menteri, dari wakil menteri, dari pejabat. Itu sudah pasti akan ditanya. Semua sikat saja, tidak ada yang kita lindungi. Pejabat tidak mungkin melakukan titip-titip,” kata Menhaj Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu.
Menhaj mengungkapkan sempat terjadi upaya intervensi terhadap timnya dalam proses kerja di lapangan. Namun ia langsung memerintahkan agar investigasi tetap dilanjutkan tanpa pandang bulu.
“Kemarin ada intervensi ke tim saya, saya minta teruskan investigasi. Kalau ada orang kita di Kemenhaj yang terlibat, sikat,” kata Menhaj Irfan Yusuf.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mencatut nama dirinya maupun Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan pernah ditoleransi.
“Saya yakin ada yang pakai nama saya dan wakil menteri. Saya dan wakil menteri tidak akan pernah mentoleransi hal seperti itu,” ujar Menhaj Irfan Yusuf.
Saat ini Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih menunggu laporan dari tim terkait capaian proses penyediaan barang dan jasa di Arab Saudi sebagai bagian dari pengawasan dan persiapan penyelenggaraan haji.
Ia memastikan pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan jamaah haji.
“Kami hanya menunggu dari tim sejauh mana capaian-capaian penyediaan barang dan jasa di Saudi,” kata Menhaj Irfan Yusuf.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhaj: Intervensi pengadaan barang/jasa haji tak akan ditoleransi
