Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memastikan mendukung dan akan merealisasikan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah itu.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dari Jakarta, Senin usai bersama Gubernur Gusnar Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Bogor, Jawa Barat.
Idah mengatakan, dalam arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rakornas yang mengusung tema 'Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045', Gorontalo memastikan akan menjaga keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program-program strategis nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Arahan presiden, kata Idah, menegaskan komitmen bersama seluruh pimpinan daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung pelaksanaan program nasional di daerah.
“Rakornas hari ini dipimpin langsung oleh Presiden dan dihadiri seluruh kepala daerah serta Forkopimda. Kami mendapatkan arahan terkait program-program strategis nasional yang seluruhnya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Idah.
Beberapa hal yang disampaikan presiden, salah satunya terkait sampah.
Perhatian presiden terhadap persoalan pengelolaan sampah yang berpotensi menimbulkan bencana dan masalah kesehatan apabila tidak ditangani secara serius. Presiden menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, presiden juga menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Program MBG ini adalah program nasional yang harus kita dukung bersama. Ini memang program baru sehingga memerlukan penyesuaian, namun tujuannya sangat mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak menuju Indonesia Emas 2045,” kata Idah.
Dalam kesempatan tersebut, presiden juga mengingatkan para kepala daerah untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti praktik korupsi.
Para kepala daerah diharapkan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
