Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan
Ekonomi XVI terkait kemudahan investasi sebelum peringatan HUT Ke-72
Kemerdekaan RI.
"Paket kebijakan baru akan diumumkan sebelum 17 Agustus 2017," kata
Menko Perekonomian Darmin Nasution ditemui di Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu tidak perlu dimasukkan
dalam Pidato Kenegaraan oleh Presiden di depan sidang parlemen. "Pidato
kenegaraan itu memuat hal-hal besar, ini cukup teknis saja," katanya.
Ia juga mengatakan 15 paket kebijakan ekonomi sebelumnya sudah jalan dan tetap berjalan.
Darmin menjelaskan paket kebijakan itu merupakan salah satu upaya
menggenjot investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester
II 2017.
"Kita akan meluncurkan satu program besar untuk mempercepat
pelaksanaan investasi. Semua persoalan perizinan di pusat dan daerah
kita coba selesaikan dengan satu model, ya mungkin seminggu lagi kita
umumkan. Itu dalam bentuk paket kebijakan ekonomi," jelas Darmin.
Menurut dia, pekerjaan besar yang akan dilakukan pemerintah setelah
itu adalah menurunkan porsi barang dalam larangan dan pembatasan
(lartas).
"Kita akan turunkan barang-barang lartas dari 49 persen, mengarah ke
17 persen, itu pekerjaan besar, harus bertahap mungkin 20 persen dulu,"
katanya.
Utang
Sementara itu mengenai utang pemerintah, Darmin menyatakan jumlah
utang yang ada saat ini bukan hanya utang yang dilakukan pemerintahan
Jokowi.
"Saat ini utang pemerintah Rp3.600 triliun, saat Jokowi dilantik
menjadi Presiden utang pemerintah sudah Rp2.700 triliun," katanya.
Ia menyebutkan bunga utang tersebut dalam tiga tahun mencapai Rp700
triliun sehingga kalau tidak berbuat apa-apa jumlah utang menjadi
Rp3.400 triliun.
"Sekarang tinggal pilih ada utang Rp3.600 triliun dengan pembangunan atau Rp3.400 tapi tidak ada pembangunan," katanya.
Ia menyebutkan posisi utang itu juga aman karena digunakan untuk kegiatan produktif yaitu pembangunan infrastruktur.
"Dari sisi rasio utang, kondisi saat ini juga aman karena jauh lebih
rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia," katanya.
Pemerintah akan luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI terkait investasi
Selasa, 8 Agustus 2017 16:19 WIB