Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memastikan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.443,3
triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
"Belanja pemerintah pusat akan lebih berkualitas dengan melanjutkan
efisiensi serta fokus kepada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan
perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers Nota Keuangan
dan RUU APBN Tahun 2018 di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri
atas belanja kementerian lembaga sebesar Rp814,1 triliun dan belanja
non-kementerian lembaga Rp629,2 triliun. Belanja non-kementerian lembaga
itu terdiri dari pembayaran bunga utang Rp247,6 triliun, subsidi energi
Rp103,4 triliun dan subsidi non-energi Rp69 triliun.
Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pengentasan
kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan infrastruktur, pembenahan sektor
unggulan, kinerja aparatur negara dan pelayanan masyarakat serta
pertahanan keamanan dan demokrasi.
Ia menambahkan belanja untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan
sebesar Rp409 triliun dengan sasaran antara lain jalan baru sepanjang
856 kilometer, jalan tol sepanjang 25 kilometer, jembatan sepanjang
8.761 kilometer, jalur kereta api sepanjang 639 kilometer dan rumah
susun sebanyak 7.062 unit.
Selain itu, kata Sri Mulyani, belanja untuk penanggulangan
kemiskinan, bantuan sosial dan dukungan kepada masyarakat berpendapatan
rendah ditetapkan sebesar Rp292,8 triliun.
Sasaran dari belanja tersebut adalah pemberian subsidi pupuk
sebanyak 9,5 juta ton, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta
Rumah Tangga Sederhana dan penerima bantuan iuran dalam rangka Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa.
Kemudian, bantuan pangan melalui subsidi pangan dan bantuan pangan
non tunai untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat dengan arah
perluasan cakupan, penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif
bagi 106,7 ribu kepala keluarga dan bantuan uang muka dan suku bunga
kredit untuk kelompok berpenghasilan kecil.
"Upaya itu disinergikan dengan bidang-bidang lainnya yang menjadi
prioritas nasional seperti belanja pendidikan sebesar Rp440,9 triliun
dan belanja kesehatan Rp110,2 triliun," kata Sri Mulyani.
Secara keseluruhan ia memastikan penggunaan belanja dalam APBN ini
akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar keadilan
sosial yang makin merata dapat terwujud.
Menkeu: Belanja pemerintah pusat dukung sasaran pembangunan
Kamis, 17 Agustus 2017 7:33 WIB