Kuching (ANTARA GORONTALO) - Presiden Joko Widodo mengajak PM Malaysia Dato
Sri Mohd. Najib untuk melawan kampanye hitam terhadap komoditas kelapa
sawit.
"Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,"
kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers bersama Perdana
Menteri Dato Sri Mohd. Najib di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia, pada
Rabu.
Hal ini perlu dilakukan, kata Presiden, karena menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik di Indonesia maupun Malaysia.
Tercatat saat ini di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 17 juta
orang yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan
kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki
oleh petani kecil.
"Ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik yang berada di Indonesia maupun Malaysia," katanya.
Sebelumnya, permintaan soal itu juga diungkapkan Presiden Jokowi
dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama
Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada 14 November 2017, di
Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.
Menurut dia, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan
kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang
inklusif.
Dalam kesempatan pertemuan dengan PM Najib tersebut, Presiden Jokowi
menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat
strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui
pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Bahkan pada November 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan
Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit
lainnya.
Pertemuan itu juga membahas soal pengaturan perbatasan yang
merupakan salah satu ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia juga turut
dibahas dalam pertemuan tersebut.
?Indonesia mengharapkan draft Border Crossing Agreement yang sudah
selesai dirundingkan untuk segera ditandatangani. Demikian juga dengan
Border Trade Agreement,? kata Kepala Negara.
Isu penting lain yang dibahas kedua negara adalah terkait
perlindungan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di
Malaysia. Hal ini penting mengingat perlindungan WNI merupakan prioritas
pemerintah Indonesia.
"Hak pendidikan bagi anak pekerja Indonesia juga telah saya mohonkan perhatian kepada PM Najib," kata Kepala Negara.
Presiden Jokowi ajak Malaysia lawan kampanye hitam sawit
Rabu, 22 November 2017 21:58 WIB