Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, membentuk panitia khusus (pansus) untuk pembebasan lahan.
Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Hitler Datau, Jumat, di Gorontalo, mengatakan, pansus itu perlu dibentuk untuk menyikapi banyaknya persoalan lahan di daerah itu, khususnya proses pembebasan lahan yang dimanfaatkan sebagai lokasi membangun infrastruktur pelayanan publik.
Persoalan yang sementara diseriusi, kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, yaitu pembebasan lahan pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang telah rampung di Molingkapoto, Kecamatan Kwandang.
"DPRD heran, ada lokasi lahan yang belum tuntas pembayaran pembebasan lahan, namun pemerintah daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis berani membangun gedung Puskesmas itu, kini berujung masalah maka perlu diseriusi agar tidak berdampak merugikan pelayanan publik serta keuangan negara," ujar Hitler.
Hingga kini kata ia, OPD teknis belum menuntaskan persoalan pembebasan lahan tersebut, maka DPRD berkesimpulan perlu membentuk pansus untuk menelusurinya.
"Ada apa dibalik kenekatan itu, sebab OPD teknis berani membangun infrastruktur tanpa merampungkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat," ujarnya.
Hasil pembahasan yang dilakukan pihaknya saat mengundang OPD teknis terkait, memperoleh informasi tidak adanya lagi anggaran pembebasan lahan tersebut.
Alasannya kata Hitler, anggaran yang disiapkan telah dialokasikan untuk pembebasan lahan lain.
Pihak DPRD kata ia, menerima informasi anggaran pembebasan lahan mencapai Rp3 miliar, namun kenyataannya belum tuntas.
"Pansus akan menyelidiki kemana raibnya anggaran itu," kata Hitler yang berharap persoalan serupa tidak bertambah apalagi tujuan penggunaan anggaran untuk membangun infrastruktur publik.
Jika kegiatan serupa tidak dituntaskan, dikhawatirkan akan berulang dan merugikan jalannya pembangunan daerah karena pengelolaan keuangan yang tidak tepat dan tidak sesuai perencanaan.
