Peneliti: Indonesia Perlu Cawapres Pendekar Hukum

Jakarta, (Antara News) - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan calon wakil presiden yang memahami hukum.

"Kita butuh pendekar hukum dan saat ini kita harapkan betul-betul pak wakil presiden yang nantinya siapa pun jadi wapres itu berperan penting," kata Siti ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Menurut Siti, tokoh yang nantinya menjabat wapres dari pihak mana pun seharusnya tidak menyalahgunakan jabatan, tetapi paham dan memiliki tupoksi yang jelas.

Dia mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan aspirasi tokoh cawapres untuk dua poros baik melalui komunitas, profesi maupun media.

Siti menambahkan baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto memiliki pertimbangan masing-masing dalam memilih tokoh calon wakil presiden pendampingnya.

"Memang keputusannya elitis seperti itu dan tergantung partai-partai yang berkoalisi. Tentu kan kenyamanan untuk menjalin pasangan yang akan menjadi dwitunggal nasional itu kan tidak mudah," ujar Siti.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menjelaskan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan mengumumkan pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya dan berencana deklarasi pada Kamis malam.

Sandiaga Uno saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Presiden Joko Widodo akan bertemu sejumlah ketua partai pendukung untuk menegaskan tokoh yang akan dipilihnya menjadi cawapres pendampingnya.

Sebelumnya pada Rabu (8/8), Jokowi menyebut nama tokoh cawapresnya berinisial depan huruf "M". Dia berkelakar sejumlah tokoh yang kemungkinan dipilihnya antara lain Muhammad Jusuf Kalla, Mahfud MD, Ma'ruf Amin, serta Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Mahfud MD sudah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana untuk keperluan pencalonan sebagai pejabat negara.

Alasan pemohon mengajukan surat tersebut karena akan dipakai untuk syarat mendaftar sebagai calon pejabat negara.