Menag perkuat Media Center Haji untuk penyebaran informasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berupaya memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Media Center Haji (MCH) sebagai sarana untuk penyebaran informasi haji kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini akan semakin memperbesar dan memperkuat penyebaran informasi yang merupakan hak masyarakat kita terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini,” kata dia dalam acara Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440H/2019M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Selasa malam.

Pihaknya telah menjaring dan menyeleksi 30 jurnalis dan fotografer dari berbagai media dan instansi di Tanah Air.

Para jurnalis tersebut telah melalui seleksi ketat yang menyisihkan ratusan pesaing yang mendaftar untuk menjadi anggota petugas MCH di Arab Saudi selama musim haji tahun ini.

Sejumlah tes yang diterapkan pada mereka, yakni presentasi program, tes kompetensi meliputi tes tertulis dan wawancara, tes kesehatan, dan kepatuhan mengikuti pembekalan.

“Kita bersyukur tahun ini jumlah MCH para jurnalis, para wartawan kita yang menjadi petugas haji tahun ini lebih banyak, lebih besar,” katanya.

Dia mengatakan jumlah petugas MCH ditambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk antisipasi terhadap penambahan kuota haji.

“Memang kita sengaja menambah jumlah mereka dan mereka lolos setelah melalui seleksi yang cukup ketat, jadi kita juga bersyukur bahwa yang lolos seleksi adalah mereka yang memang memiliki kompetensi, kemampuan yang cukup baik,” katanya.

Menag Lukman Hakim berharap, MCH akan menghasilkan pemberitaan yang beragam terkait dengan penyelenggaraan haji karena berita-berita soal haji  dinantikan tidak saja oleh jamaah haji.

“Tapi keluarga-keluarga mereka yang ada di Tanah Air, para handai tolan, kerabat, sahabat dari yang berhaji itu menanti, bagaimana informasi haji progresnya dari waktu ke waktu sehingga keberadaan para wartawan, jurnalis media tidak hanya cetak tapi juga elektronik, 'online' itu semuanya itu sangat diperlukan dalam diseminasi informasi yang merupakan hak publik,” katanya.