Sebanyak tujuh warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato UPT Kanwil Kemenkuham Gorontalo melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pohuwato.
Kepala Lapas Pohuwato, Irman Jaya di Gorontalo, Rabu, mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan warga binaan agar bisa berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.
"Ini merupakan aksi jemput bola bagi warga binaan yang belum memiliki kartu tanda penduduk," ucap Kalapas.
Ia menjelaskan, aksi jemput bola dengan memboyong bang Napi ke kantor Dukcapil Pohuwato itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Diantaranya akses jaringan yang tidak mendukung ketika proses memasukkan data di sistem aplikasi dukcapil, keterbatasan sarana prasarana pendukung dalam proses memasukkan dan narapidana yang melakukan perekaman KTP elektronik tidak banyak jumlahnya untuk di bawa ke Kantor Dukcapil.
Pertimbangan lain akses jarak Lapas ke kantor Dukcapil yang tidak terlalu jauh, serta dukungan penuh regu pengamanan dan Bagian Keamanan dan Ketertiban untuk menjaga keamanan dan tertibnya kegiatan perekaman.
"Yang terpenting adalah proses ini telah kami lakukan kajian dan pertimbangan matang serta koordinasi dengan instansi teknis lainnya, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan ketertiban," imbuhnya.
Irman mengungkapkan, meski berstatus sebagai narapidana, namun mereka masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia selama belum dicabut haknya oleh putusan hakim.
Hak memilih bagi warga negara itu lanjut dia, perlu mendapat pelindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia kedepannya.
"Ini adalah untuk pemutahiran data kependudukan bagi narapidana untuk memastikan terpenuhinya hak pilih selaku Warga Negara Indonesia di dalam lapas guna menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Karena Pemilu adalah tanggung jawab semua lapisan termasuk Lapas Pohuwato. Olehnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dinas Dukcapil, yang telah memfasilitasi proses perekaman data," pungkas nya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pohuwato Achmad Djuuna menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas inisiatif dan terobosan yang dilakukan Lapas Pohuwato dalam upaya pemutahiran data bagi tujuh orang narapidana.
Aksi positif ini tentunya sangat membantu pihak Dukcapil dalam mempercepat proses update data wajib pilih yang akan mengikuti pencoblosan di Pemilu 2024 mendatang.
"Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk memfasilitasi narapidana dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang," tutupnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023
Kepala Lapas Pohuwato, Irman Jaya di Gorontalo, Rabu, mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan warga binaan agar bisa berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.
"Ini merupakan aksi jemput bola bagi warga binaan yang belum memiliki kartu tanda penduduk," ucap Kalapas.
Ia menjelaskan, aksi jemput bola dengan memboyong bang Napi ke kantor Dukcapil Pohuwato itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.
Diantaranya akses jaringan yang tidak mendukung ketika proses memasukkan data di sistem aplikasi dukcapil, keterbatasan sarana prasarana pendukung dalam proses memasukkan dan narapidana yang melakukan perekaman KTP elektronik tidak banyak jumlahnya untuk di bawa ke Kantor Dukcapil.
Pertimbangan lain akses jarak Lapas ke kantor Dukcapil yang tidak terlalu jauh, serta dukungan penuh regu pengamanan dan Bagian Keamanan dan Ketertiban untuk menjaga keamanan dan tertibnya kegiatan perekaman.
"Yang terpenting adalah proses ini telah kami lakukan kajian dan pertimbangan matang serta koordinasi dengan instansi teknis lainnya, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan ketertiban," imbuhnya.
Irman mengungkapkan, meski berstatus sebagai narapidana, namun mereka masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia selama belum dicabut haknya oleh putusan hakim.
Hak memilih bagi warga negara itu lanjut dia, perlu mendapat pelindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam pesta demokrasi karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia kedepannya.
"Ini adalah untuk pemutahiran data kependudukan bagi narapidana untuk memastikan terpenuhinya hak pilih selaku Warga Negara Indonesia di dalam lapas guna menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Karena Pemilu adalah tanggung jawab semua lapisan termasuk Lapas Pohuwato. Olehnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dinas Dukcapil, yang telah memfasilitasi proses perekaman data," pungkas nya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pohuwato Achmad Djuuna menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas inisiatif dan terobosan yang dilakukan Lapas Pohuwato dalam upaya pemutahiran data bagi tujuh orang narapidana.
Aksi positif ini tentunya sangat membantu pihak Dukcapil dalam mempercepat proses update data wajib pilih yang akan mengikuti pencoblosan di Pemilu 2024 mendatang.
"Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk memfasilitasi narapidana dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang," tutupnya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2023