Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo kembali menggelar bimbingan teknis (bimtek) verifikasi faktual (verfak), dalam rangka mempersiapkan diri menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua KPU Kota Gorontalo Mario S. Nurkamiden di Gorontalo, Jumat mengatakan bimtek verfak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan dan pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan, dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2024."
"Hal penting yang perlu ditekankan adalah pemetaan lokasi terhadap potensi masalah sebelum dilaksanakannya verifikasi faktual," kata Mario.
Hal tersebut kata dia lagi, begitu krusial untuk kelancaran proses verifikasi, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan hambatan.
Oleh karena itu kata dia, kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku verifikator di lapangan yang akan melaksanakan verifikasi faktual, untuk memperhatikan koridor-koridor yang telah ditentukan.
Ia mengatakan bahwa mereka diminta untuk memfokuskan diri pada pertanyaan yang berkaitan dengan verifikasi faktual, seperti kebenaran identitas dan keabsahan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang didukungnya.
"Kami meminta mereka untuk tidak menambahkan pertanyaan yang tidak relevan, dengan identitas dan keabsahan dukungan," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa penyelenggara adhoc, yakni PPK dan PPS, untuk selalu menjaga netralitas dan integritas dalam melaksanakan verifikasi faktual.
Diharapkan mereka mampu membangun komunikasi dengan baik antara semua elemen penyelenggara, serta selalu berkoordinasi dengan KPU, jikqa ada permasalahan yang muncul di lapangan.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
Ketua KPU Kota Gorontalo Mario S. Nurkamiden di Gorontalo, Jumat mengatakan bimtek verfak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan dan pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan, dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Gorontalo tahun 2024."
"Hal penting yang perlu ditekankan adalah pemetaan lokasi terhadap potensi masalah sebelum dilaksanakannya verifikasi faktual," kata Mario.
Hal tersebut kata dia lagi, begitu krusial untuk kelancaran proses verifikasi, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi menimbulkan hambatan.
Oleh karena itu kata dia, kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) selaku verifikator di lapangan yang akan melaksanakan verifikasi faktual, untuk memperhatikan koridor-koridor yang telah ditentukan.
Ia mengatakan bahwa mereka diminta untuk memfokuskan diri pada pertanyaan yang berkaitan dengan verifikasi faktual, seperti kebenaran identitas dan keabsahan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang didukungnya.
"Kami meminta mereka untuk tidak menambahkan pertanyaan yang tidak relevan, dengan identitas dan keabsahan dukungan," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa penyelenggara adhoc, yakni PPK dan PPS, untuk selalu menjaga netralitas dan integritas dalam melaksanakan verifikasi faktual.
Diharapkan mereka mampu membangun komunikasi dengan baik antara semua elemen penyelenggara, serta selalu berkoordinasi dengan KPU, jikqa ada permasalahan yang muncul di lapangan.***
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024