Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah daerah (pemda) menambah jumlah tim yang bertugas melakukan penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk mengalokasikan anggaran untuk gaji.
"Jumlah tim penginput DTKS di desa-desa masih sangat kurang. Kami berharap pemerintah daerah (pemda) dapat menambah petugas tersebut dalam upaya mempercepat penuntasan pendataan dan penginputan DTKS yang sangat diperlukan," kata Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara Mikdad Yeser di Gorontalo, Jumat.
Mikdad yang juga menjabat anggota Badan Anggaran DPRD mengatakan setelah ditelusuri minimnya jumlah personel penginputan DTKS karena tidak adanya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji.
"Kami (DPRD) meminta pemda memperhatikan kondisi ini mengingat persoalan data sangat penting, apalagi setiap bulan data selalu diperbaharui. Jika petugasnya minim atau tidak ada sama sekali, bagaimana kita dapat mendukung terwujudnya Program Satu Data mulai dari desa," kata Mikdad.
Ia mengatakan menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kurang mampu namun tidak tersentuh bantuan pemerintah, karena keluarganya tidak masuk dalam DTKS. Ketika mereka (warga) melapor di desa, ternyata desa tidak memiliki petugas penginput.
"Saat mereka melapor ke Dinas Sosial, jawabannya harus melalui petugas yang ada di desa. Oleh karena itu DPRD sangat serius menanggapi keluhan warga, saya berharap pemda mengalokasikan anggaran untuk menambah jumlah maupun gaji petugas penginput DTKS di desa," kata Mikdad.
Ia berharap warga kurang mampu benar-benar merasakan kehadiran pemda dengan mendapatkan hak perlindungan sosial. Solusinya tentu Dinas Sosial maupun pemerintah desa agar dapat menganggarkan gaji untuk tim penginput DTKS.
"Tolong tim anggaran pemda agar dapat memperhatikan kondisi ini dan ditindaklanjuti sebelum kami (DPRD) melakukan pembahasan rencana kegiatan anggaran di tingkat Badan Anggaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024
"Jumlah tim penginput DTKS di desa-desa masih sangat kurang. Kami berharap pemerintah daerah (pemda) dapat menambah petugas tersebut dalam upaya mempercepat penuntasan pendataan dan penginputan DTKS yang sangat diperlukan," kata Anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara Mikdad Yeser di Gorontalo, Jumat.
Mikdad yang juga menjabat anggota Badan Anggaran DPRD mengatakan setelah ditelusuri minimnya jumlah personel penginputan DTKS karena tidak adanya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji.
"Kami (DPRD) meminta pemda memperhatikan kondisi ini mengingat persoalan data sangat penting, apalagi setiap bulan data selalu diperbaharui. Jika petugasnya minim atau tidak ada sama sekali, bagaimana kita dapat mendukung terwujudnya Program Satu Data mulai dari desa," kata Mikdad.
Ia mengatakan menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kurang mampu namun tidak tersentuh bantuan pemerintah, karena keluarganya tidak masuk dalam DTKS. Ketika mereka (warga) melapor di desa, ternyata desa tidak memiliki petugas penginput.
"Saat mereka melapor ke Dinas Sosial, jawabannya harus melalui petugas yang ada di desa. Oleh karena itu DPRD sangat serius menanggapi keluhan warga, saya berharap pemda mengalokasikan anggaran untuk menambah jumlah maupun gaji petugas penginput DTKS di desa," kata Mikdad.
Ia berharap warga kurang mampu benar-benar merasakan kehadiran pemda dengan mendapatkan hak perlindungan sosial. Solusinya tentu Dinas Sosial maupun pemerintah desa agar dapat menganggarkan gaji untuk tim penginput DTKS.
"Tolong tim anggaran pemda agar dapat memperhatikan kondisi ini dan ditindaklanjuti sebelum kami (DPRD) melakukan pembahasan rencana kegiatan anggaran di tingkat Badan Anggaran," katanya.
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2024