Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyarankan tidak ada salahnya membahas dan mempersiapkan opsi "lockdown" sebagai alternatif terakhir untuk wilayah DKI Jakarta, setelah melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang massif di daerah tersebut.
"Dengan peningkatan jumlah kasus yang terkena COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa pusat penyebaran terbesar atau episenter virus tersebut di Indonesia adanya di DKI Jakarta," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakan Masinton terkait data pemerintah per-tanggal 25 Maret 2020, jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 790 orang dan 58 orang meninggal dunia serta 31 sembuh.
Jumlah terbesar pasien positif COVID-19 ada di DKI Jakarta dengan jumlah 463 orang, sembuh 23 orang dan meninggal 31 orang. Rasio kematian di DKI Jakarta akibat wabah virus corona sebesar 6,7 persen atau sebanyak 31 orang dan yang sembuh dari total 463 kasus itu sebanyak 23 orang, atau 4,9 persen.
Masinton menjelaskan, melihat perkembangan situasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta harus duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah konkret guna meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.
"Melihat penerapan opsi 'lockdown' di berbagai negara ternyata efektif meminimalisir penyebaran COVID-19," ujarnya.
Menurut dia, meskipun "lockdown" bukan cara tunggal dalam melawan pandemi COVID-19, namun untuk saat ini opsi tersebut masih merupakan pilihan efektif yang dilakukan berbagai negara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.
Masinton mencontohkan negara tetangga Malaysia telah mengumumkan perpanjangan masa "lockdown" hingga 14 April 2020 setelah mencatatkan kasus infeksi COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara yaitu mencapai 1.796 kasus.
"Jangan ada egoisme kebijakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta. Keselamatan dan kesehatan rakyat adalah yang utama," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta harus menyingkirkan egoisme, lalu bangun sinergitas dan solidaritas antar pemerintahan pusat dan daerah.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala pemerintahan daerah di Ibukota harus mau mendengarkan dan melaksanakan arahan pemerintah pusat, sebaliknya pemerintah pusat harus aspiratif dan akomodatif mendengarkan aspirasi pemerintah daerah.
"Kita belum terlambat, asal kita mau mempersiapkannya secara profesional," ujarnya.
