Jaring pengaman sosial kurangi dampak ekonomi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan Pemerintah sudah mengambil berbagai langkah melalui jaring pengaman sosial untuk membantu perekonomian rakyat yang terkena dampak COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung.

"Pemerintah secara serius memberikan paket-paket stimulus ekonomi yang harus dilaksanakan oleh semuanya. Kita berharap ini harus dijaga dengan baik dan harus tepat sasaran," kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Kamis.

Pemerintah menyadari betul ada dampak non-medis dari wabah yang disebabkan virus corona baru itu dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena harus berada di rumah.

Langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu Yurianto akui memiliki dampak ekonomi terhadap orang banyak.

Oleh karena itu, tegas pria yang menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk membantu perekonomian masyarakat.

Berbagai macam upaya dilaksanakan pemerintah terkait dengan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, tegas dia.

Beberapa kebijakan itu antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa. BLT tersebut dianggarkan akan menggunakan Rp22,47 triliun yang direalokasi dari Rp72 triliun yang dianggarkan untuk Dana Desa.

Selain itu terdapat Kartu Prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang.

Tidak hanya itu pemerintah juga sudah mecanangkan pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen untuk para pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan.

"Ini gambaran semua dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jejaring pengaman sosial agar masyarakat bisa menjalankan masa yang sulit ini dengan tenang, tanpa kepanikan," kata Yurianto.