Wabup: Percepat Normalisasi Sungai Cegah Banjir

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara Roni Imran menilai, percepatan penanganan normalisasi sungai-sungai di daerah itu, untuk mencegah terulangnya lagi bencana banjir.

"Daerah kita harus bebas bencana, agar pembangunan sektor perekonomian bisa lancar dan terus meningkat, termasuk menjadi jaminan bagi program investasi," ujar Wabup Roni Imran, Rabu.

Alasan tersebut kata ia, membuat pihaknya langsung mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, untuk mengajukan permohonan bantuan anggaran di tahun 2015.

Yang terpenting Kabupaten Gorontalo Utara bisa memperoleh alokasi bantuan dana tanggap darurat "on call" yang memang tidak dimiliki.

Biasanya saat bencana alam terjadi, instansi teknis terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kewalahan mendapatkan anggaran tanggap darurat, selain jumlahnya sangat minim, anggarannya pun ada di kas daerah membutuhkan proses administrasi lumayan panjang untuk proses pencairannya.

"Jangan heran saat bencana terjadi, banyak bermunculan "pahlawan-pahlawan" tanggap darurat, sebab mereka tidak hanya siap membantu korban banjir, namun harus rela patungan menyiapkan logistik yang diperlukan, seperti makanan siap saji maupun bahan bakar untuk operasional mobil "rescue" agar segera memberikan pertolongan," ujar Wabup.

Proposal, dokumentasi saat penanganan bencana dan gambaran langsung kata Wabup, sudah ia paparkan kepada Deputi Tanggap Darurat, Junjungan Tambunan dan Deputi Logistik dan Peralatan BNPB, Bambang Sulistyo, agar daerah ini mendapatkan alokasi bantuan baik anggaran maupun peralatan.

Yang paling diperlukan adalah, mobil tanki air, dapur umum, mobil toilet, tambahan mobil "rescue" komando, sebab daerah ini baru memiliki 2 unit saja untuk operasional BPBD dan Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten.

Padahal luas wilayah Gorontalo Utara terbentang sepanjang 320 kilo meter, sehingga operasional pendukung termasuk peralatan dasar dan khusus, sangat diperlukan dalam penanganan bencana.

Pemkab juga sedang membuat peta rawan bencana yang akan menjadi gambaran kondisi riil potensi-potensi bencana di daerah ini.

"Kita berharap bisa mendapatkan alokasi anggaran maupun peralatan yang diperlukan, minimal awal tahun depan daerah ini sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut untuk kesiapan antisipasi bencana alam yang sangat tidak diinginkan," ungkap Wabup.

Bencana banjir dan tanah longsor di wilayah ini berpotensi rawan terjadi di 11 kecamatan, yaitu wilayah Kwandang, Tomilito, Atinggola, Gentuma Raya, Anggrek, Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biawu, Tolunggula dan Ponelo Kepulauan.