Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap proyek-proyek lokal tidak lagi dilelang nasional.
"Kami mengaspirasikan hal itu ke Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Agar sistem lelang proyek pembangunan infrastruktur di daerah, tidak lagi dibuka nasional. Sebab kurang menguntungkan bagi daerah," kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran, di Gorontalo, Kamis.
Ia mengatakan lelang proyek yang dibuka nasional, menyebabkan banyak rekanan atau kontraktor dari daerah lain ikut serta.
Hasilnya, beberapa pekerjaan yang dimenangkan kontraktor dari luar Gorontalo, tidak rampung sesuai target malah berantakan dan berujung pada persoalan hukum.
"Kerugian tidak hanya ditanggung pemerintah daerah, namun masyarakat ikut merasakan dampak buruk yang ditimbulkan," katanya.
Seperti pembangunan gedung Puskesmas Sumalata dan Kwandang. Pekerjaan yang dimenangkan rekanan dari luar daerah itu, tidak hanya terhenti namun menyisakan hutang yang tak terbayar kepada para pengusaha lokal sebagai penyedia bahan bangunan.
Alhasil, gedung puskesmas disegel dan pembangunan pun terhenti, sehingga berpengaruh pada serapan anggaran dan realisasi pekerjaan.
Jika pekerjaan dimenangkan rekanan atau kontraktor lokal, kata Roni, diyakini insiden tersebut tidak mungkin terjadi.
"Kontraktor lokal tinggal dan menetap di daerah. Jika terjadi persoalan, mereka tak mungkin lari. Dalam mengerjakan pun tak mungkin asal-asalan sebab menyangkut nama baik sebagai pengusaha. Maka kondisi tersebut kami suarakan ke pak Rachmat Gobel untuk dievaluasi di tingkat pusat," katanya.
Agar sistem lelang secara nasional dapat dikaji untuk tidak diterapkan pada proyek-proyek pembangunan di daerah.
Ia mengatakan, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, akan terus mengawasi jalannya pembangunan terhadap pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Juga memberi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, dalam upaya percepatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah ini, ujarnya.
Agar investasi pemerintah bersumber dari APBD, benar-benar termanfaatkan sesuai perencanaan di Tahun Anggaran berjalan.***
