Gorontalo (ANTARA) - Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli mengatakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) penting dilakukan agar perlindungan sosial dari pemerintah bisa tepat sasaran.
"Saya berpesan kepada seluruh masyarakat di Bone Bolango agar bisa menerima kedatangan petugas pendataan awal Regsosek," ucap Merlan di Gorontalo, Rabu.
Ia meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango untuk memberikan jawaban yang akurat dan jujur kepada petugas yang telah diseleksi dan dipilih oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena data yang diberikan sudah dijamin kerahasiaannya," pesan Merlan.
Koordinator Wilayah Regsosek Bone Bolango, Arifin Ointu mengatakan pendataan awal Regsosek dimulai 15 Oktober hingga 14 November 2022.
"Kegiatan ini dilakukan untuk mendata seluruh masyarakat terkait sosial ekonomi yang nantinya data ini akan digunakan oleh semua instansi guna mengambil kebijakan," ungkap Arifin.
Perlindungan sosial di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh diciptakan agar perlindungan sosial tepat sasaran.
Untuk itu, inisiatif Registrasi Sosial Ekonomi dilakukan sebagai sinergi dan kolaborasi multi kementerian/lembaga dalam penyediaan data berkualitas, dimana Regsosek diharapkan dapat menyediakan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pelaksana Regsosek tergabung dalam Gugus Tugas Pendataan yang berkoordinasi dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia. Kementerian/lembaga yang termasuk dalam gugus tugas adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik.
Pendataan awal Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencakup seluruh profil dan kondisi sosial ekonomi.
Informasi yang dikumpulkan dalam pendataan itu, diantaranya adalah kondisi sosioekonomi geografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya.
