Kemenkumham Gorontalo evaluasi kinerja UPT Pemasyarakatan

Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo memberikan sambutan dan arahan pada evaluasi kinerja tahun 2022 dan strategi pelaksanaan kinerja tahun 2023 di Gorontalo. ANTARA/HO-Kemenkumham Gorontalo

Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo melakukan evaluasi kinerja tahun 2022 dan strategi pelaksanaan kinerja tahun 2023 pada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Gorontalo.

Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Heni Susila Wardoyo di Gorontalo, Sabtu, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mendiskusikan seluruh kendala yang dihadapi selama periode tahun 2022.

"Kita ingin membuat strategi atau solusi untuk menyelesaikan tantangan yang akan dihadapi setiap UPT Pemasyarakatan pada tahun 2023 nanti," ucap Kakanwil.

Ia mengapresiasi jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo yang telah melaksanakan kegiatan itu sebagai langkah pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dengan baik, dan menjadi acuan untuk memperbaiki pelaksanaan fungsi pemasyarakatan di UPT pemasyarakatan di wilayah Gorontalo.

"Saya mengharapkan agar kiranya di tahun 2023 nanti, pelaksanaan target kinerja dan pengawasan evaluasi lebih ditingkatkan dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti agar mendapat hasil yang lebih baik," ungkap Heni.

Lebih lanjut Heni menegaskan, pesan Dirjen Pemasyarakatan tentang Kunci Pemasyarakatan Maju, 3M + 1, antara lain melakukan deteksi dini, memberantas peredaran narkoba, membangun sinergi dengan APH, dan Back to Basic Pemasyarakatan.

Selanjutnya Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bagus Kurniawan memaparkan, bahwa catatan evaluasi kinerja UPT Pemasyarakatan wilayah Gorontalo, berdasarkan capaian target kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022 dan strategi pencapaian kinerja Tahun 2023.

Di antaranya berkaitan dengan bidang pembinaan dan keamanan serta menekankan pelaksanaan pemutakhiran data Pemilu tahun 2024.

"Saya mengharapkan, seluruh Warga Binaan wajib pilih, harus mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu 2024 nanti," tegas Bagus.

Kegiatan itu, turut dihadiri pula oleh Kadiv Keimigrasian Andri Indradi, Kadiv Yankum Rustam Saka, Para Kepala UPT Pemasyarakatan Se-Gorontalo, Para Kepala Tata Usaha dan KPLP/Keamanan UPT Pemasyarakatan dan Jajaran Divisi Pemasyarakatan.