Pemprov Gorontalo dukung langkah Pemilu serentak 2024

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung pemilu serentak tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan Budiyanto pada rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Gedung Gorontalo Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Senin.

Pertama, dukungan anggaran dalam bentuk hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara proporsional pada tahun 2023-2024.

"Kedua, adanya dukungan terkait kantor sekretariat Gakkumdu. Ketiga, dukungan pelaksanaan Deklarasi Pemilu Damai Bermartabat dan Berintegritas melalui Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo," ucap Budiyanto.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan berbagai koordinasi dan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang digarap oleh Forkopimda dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo.

"Kita juga melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan Badan Kesbang Provinsi Gorontalo," ujar dia.

Menurut Budiyanto penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi dan Bawaslu telah melalui proses verifikasi yang panjang. Sementara dengan KPU, sedang menunggu jadwal kesiapan penandatanganan.

Pada rapat itu juga Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilu. 

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas.

Penyerahan dana hibah sebagai bentuk komitmen Pemprov Gorontalo mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Penganggaran dilakukan dua kali tahun ini dan tahun depan masing masing 40 dan 60 persen dari total kebutuhan.

Dana hibah yang diserahkan Pemprov ke Bawaslu tahun ini sebesar Rp9,65 miliar dari total kebutuhan sekitar Rp24.12 miliar. Anggaran bagi KPU belum bisa diserahkan menunggu selesainya administrasi keuangan yang berproses.