Gorontalo (ANTARA) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Dedy Dunggio mengatakan peningkatan infrastruktur di lokasi pelabuhan perikanan sangat menunjang produksi perikanan yang dihasilkan para nelayan tangkap.
"Kalau infrastruktur pelabuhan baik dari berbagai sisi, otomatis memberi kenyamanan dan rasa aman kepada para pelaku usaha perikanan tangkap yang berdampak langsung pada peningkatan produksi," kata Dedy di Gorontalo, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut, mengingat pihak pengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya, dinilai cepat tanggap terhadap kondisi pelabuhan yang dikeluhkan nelayan.
Pekan lalu kata dia, terjadi insiden pencurian peralatan besi yang ada di kapal kapal ikan.
"Ini cukup meresahkan dari sisi keamanan pelabuhan. Bersyukur pihak PPI langsung menindaklanjuti," katanya.
Penerangan di lokasi dermaga langsung ditambah, pengamanan PPI kembali ditingkatkan, termasuk penjagaan ketat di areal pelabuhan.
"Kami mengapresiasi kinerja pihak pengelola PPI dan berharap terus ditingkatkan. Mengingat layanan di pelabuhan menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap di pelabuhan ini," kata Dedy.
Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Gentuma Hamka Hamid mengatakan pasca laporan para nelayan pemilik kapal terkait aksi pencurian peralatan kapal terbuat dari besi di sejumlah kapal ikan, pihaknya langsung bereaksi.
Selain mencari tahu aksi yang merugikan tersebut mengingat baru pertama kali terjadi. "Kami pun langsung menata ulang lokasi pelabuhan dengan meningkatkan jumlah penerangan di dermaga dan segera membangun pagar pengaman," katanya.
Pihaknya menyadari kata Hamka, sarana dan prasarana di PPI tersebut wajib ditingkatkan untuk memberi kenyamanan bagi para nelayan dalam beraktivitas.
PPI Gentuma adalah salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di Provinsi Gorontalo. Rata rata per hari bisa mencapai 7 ton ikan segar.
"Hasil ini konsisten sehingga aktivitas perikanan tangkap wajib didukung penuh. Termasuk suplai bahan bakar yang diperlukan nelayan," katanya.
Hamka mengatakan telah menghubungi pihak Pertamina untuk menyampaikan kondisi perbaikan fasilitas SPDN yang perlu segera diperhatikan agar dapat menyuplai BBM yang diperlukan nelayan.
"Kami tidak bertanggungjawab langsung terhadap pengelolaan dan layanan pengisian BBM jenis solar di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang tersedia. Namun selaku Pemerintah maka berkewajiban menyampaikan keberpihakan kepada aspirasi nelayan menyangkut kebutuhan penunjang yang sangat diperlukan," katanya.
Pihaknya berharap agar SPDN segera kembali beroperasi untuk menunjang kelancaran aktivitas perikanan tangkap.***
