Alokasi transfer Bone Bolango naik 7,12 persen pada 2024

Bone Bolango (ANTARA) - Plt Bupati Bone Bolango Merlan Uloli mengatakan alokasi transfer untuk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 sebesar Rp54,5 miliar atau mengalami kenaikan 7,12 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

"Pemerintah Pusat dalam kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sangat berimplikasi kepada kebijakan alokasi transfer ke daerah," ucap Merlan di Bone Bolango, Kamis.

Merlan menyebutkan, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 6,04 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) naik 11,89 persen, dan Dana Desa naik sebesar 1,12 persen. Sementara untuk pendapatan hibah turun 34,49 persen, dan di tahun 2024 Bone Bolango juga mendapatkan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp7,8 miliar.

"Khusus kenaikan DAU adalah asumsi perhitungan kenaikan gaji 8 persen dan alokasi belanja gaji tenaga PPPK yang tidak dialokasikan lagi dan menjadi beban APBD," kata Merlan.

Namun demikian, kata Merlan, masih banyak sektor-sektor prioritas pelayanan publik yang perlu mendapatkan dukungan anggaran pada prioritas pembangunan tahun 2024.

Ia mengungkapkan beberapa pembebanan belanja anggaran yang secara signifikan membutuhkan alokasi besar di tahun 2024, di antaranya pendanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang alokasi pembiayaannya di tahun anggaran 2023 dan 2024.

"Tahun 2024 pendanaan untuk penyelenggara Pilkada, KPU, Bawaslu dan pengamanan lebih kurang sebesar Rp18,9 miliar," ucap dia.

Selain itu, belanja pokok utang, bunga, dan biaya pengelolaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp21,1 miliar, dan pembayaran beban utang TPP dan utang jangka pendek tahun 2023.

Dengan kondisi keuangan daerah yang serba minim, jelas Merlan, menuntut pihaknya di tahun 2024 untuk melakukan pengendalian belanja yang lebih efisien dan efektif. Dimana semua penggunaan belanja daerah baik belanja operasional maupun belanja modal dilakukan penghematan secara ketat.

"Tentu dengan tetap memperhatikan pemenuhan mandatory spending, antara lain alokasi anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 10 persen dan pemenuhan SPM serta belanja wajib dan mengikat," kata dia, lagi.