Ekonom: Anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun sudah pas

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun sudah pas.

“Kalau angkanya Rp71 triliun itu sebenarnya masih di bawah ekspektasi dari hitung-hitungan awal waktu kampanye. Hitungannya Rp15 ribu per porsi, tapi itu sebetulnya sudah angka yang menurut saya sudah pas. Jangan dipotong, apalagi potong separuh, nanti cuma dapat telur,” katanya dalam talkshow spesial Sidang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 di Gedung DPR yang dipantau secara virtual, Jakarta, Jumat.

Salah satu strategi jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menguatkan kesejahteraan dalam RAPBN 2025 ialah program MBG yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak. Dalam strategi jangka menengah, MBG menjadi salah satu program yang difokuskan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Program MBG dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Alokasi dana Rp71 triliun sendiri merupakan anggaran untuk tahun pertama.

“Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bagian dari sebuah upaya untuk bisa meningkatkan kualitas siswa, pendidikan di Indonesia, mulai dari si siswanya itu sendiri,” ucap Eko.

“Kira-kira kalau rule of thumb-nya itu di makan bergizi itu di berbagai negara itu 1 dolar AS per porsi. Kan pas (dengan anggaran Rp15 ribu per porsi di Indonesia), sekarang dolar sekitar Rp15.700,” ujar dia.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran program MBG untuk menjadi prioritas karena dianggap sangat penting guna mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda.

“Investasi dalam kesehatan masyarakat akan memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa,” ujarnya di sela menghadiri pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.