Kemenaker: Penetapan UMP jadi salah satu fokus di 100 hari pertama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) menjadi salah satu fokus isu yang masuk dalam program 100 hari pertama usai dirinya bergabung dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Seratus hari pertama, kebetulan momentumnya yang pertama adalah memang terkait tentang UMP. Ini kami sedang bahas bersama,” kata Yassierli usai serah terima jabatan menteri dan wakil menteri di kantor Kemenaker, Jakarta, Selasa.

Ia mengamini bahwa penetapan UMP menjadi isu yang cukup strategis bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Melalui kerja sama dengan serikat buruh dan dukungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Yassierli mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mencari solusi terbaik.

Dalam 100 hari pertama, ia juga menginginkan adanya sesuatu yang signifikan terkait solusi lapangan kerja baru. Yassierli mengingatkan digitalisasi dan hilirisasi menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Prabowo.

Terkait dengan kebijakan tertentu, pihaknya saat ini masih mencoba memetakan berbagai permasalahan. Meskipun masih ada pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK), ia memandang bahwa di sisi lain terdapat peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Di sinilah nanti kita akan coba petakan itu, apa kebutuhan kompetensinya dan bagaimana kita memenuhi kompetensi tersebut,” ujar dia.

Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyampaikan harapannya kepada Kemenaker mengenai isu produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), yakni terkait dengan reskilling dan upskilling.

“Saya lihat banyak yang sudah dilakukan oleh Kemenaker selama ini dan itu kita harus lanjutkan, harus kita scale up. Kita pastikan bahwa kurikulum-kurikulum terkait tentang pelatihan itu kemudian benar-benar sesuai dengan kebutuhan di industri,” kata dia.

Presiden Prabowo, ujar Yassierli, juga telah berpesan kepada Kemenaker untuk menyiapkan SDM agar memenuhi kriteria untuk bekerja di luar negeri pada beberapa bidang seperti hospitality, paramedis, dan sebagainya.

Terkait hal ini, pihaknya akan terus mengkordinasikannya bersama dengan kementerian lain yang terkait.

Selain isu-isu mengenai ketenagakerjaan, imbuh Yassierli, pihaknya juga akan meneruskan reformasi birokrasi di internal Kemenaker sebab nantinya akan membawa dampak dan menunjang kinerja dari kementerian ini sendiri.

“Jadi kita memang berharap 100 hari ini ada suatu terobosan yang memang kita harapkan menjadi sebuah semangat baru untuk teman-teman. Kami ingin menjawab harapan dari masyarakat yang luar biasa kepada Kabinet Merah Putih ini dan kami tunjukkan bahwa memang kita akan menuju ke sana,” kata Yassierli.