TNI AL-ICRC kumpulkan perwira AL dari 22 negara bahas peperangan laut

Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Laut dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengumpulkan perwira angkatan laut dari 22 negara untuk berdialog membahas penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dalam operasi kemanusiaan dan konflik-konflik bersenjata termasuk peperangan di laut.

Dialog itu merupakan bagian dari Simposium Peperangan Laut untuk Kawasan Asia Pasifik (APNWS) 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 11–13 Desember 2024.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Komando Armada II TNI AL Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan kegiatan itu dihadiri oleh 36 perwira senior angkatan laut 22 negara termasuk dari TNI AL.

Dalam simposium internasional itu, Koarmada II turut memfasilitasi kegiatan para peserta berkunjung ke kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso-990 dan Museum Pusat TNI AL di Surabaya pada hari kedua acara (12/12).

"Koarmada II juga berperan aktif sebagai bagian dari simposium. Kolonel Laut (P) Jhon David Nala Sakti dan Letkol Laut (P) Mochamad Fuad Hasan, perwakilan dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, turut menjadi bagian dari diskusi mengenai penerapan HHI dalam peperangan laut, operasi penegakan hukum maritim, dan implikasi kemanusiaan dari operasi laut," tutur Kadispen Koarmada II.

APNWS dibuka di Surabaya, Rabu (11/12), oleh pejabat utama Kementerian Pertahanan dan TNI AL yang mewakili masing-masing Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Laksamana Ali, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli KSAL Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin, menekankan keamanan maritim nasional terhubung dengan keamanan regional. Oleh karena itu, negara-negara perlu membangun kemitraan, berkolaborasi, dan punya pemahaman serta komitmen yang sama mengenai hukum dan norma-norma internasional.

"Kita, sebagai personel angkatan laut, mewakili garis terdepan keamanan dan pertahanan maritim di kawasan. Saya yakin kita memiliki pemahaman yang sama bahwa angkatan laut yang profesional harus beroperasi dengan presisi, tanggung jawab, dan kesadaran penuh terhadap kerangka hukum," kata Laksamana Ali dalam sambutannya ke para peserta simposium.

Dia pun percaya berbagai materi mengenai HHI dan peperangan laut yang dibahas dalam simposium, serta pengalaman dari negara-negara peserta, dapat menjadi bekal untuk memperkuat komunitas maritim di Asia Pasifik.

Menhan Sjafrie, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ujang Darwis saat acara pembukaan, menegaskan komitmen Indonesia menegakkan hukum internasional, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, dan memperdalam dialog serta kolaborasi konkret untuk tujuan bersama di kawasan.

"Indonesia mendorong agar semua pihak memastikan bahwa apabila operasi militer laut diperlukan, termasuk selama konflik, mereka harus menghormati hukum internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan perjanjian seperti UNCLOS, Konvensi Jenewa, Manual San Remo, dan prinsip netralitas dalam peperangan laut," ujar Menhan RI dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste Vincent Ochilet menjelaskan APNWS yang digelar di Surabaya itu menjadi ruang bagi perwira angkatan laut dari 22 negara untuk berdiskusi membahas langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan untuk menekan bahkan mencegah risiko-risiko kemanusiaan dalam operasi di laut. Simposium itu, dia menambahkan, juga menjadi kesempatan bagi para perwira untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum internasional.

"Kami bermaksud memberi motivasi kepada para peserta untuk lebih mengintegrasikan hukum humaniter internasional ke dalam praktik operasional mereka, memastikan bahwa keamanan maritim dan masalah kemanusiaan ditangani secara bersamaan," ucap Ochilet.

Dalam APNWS 2024, 22 negara yang mengirimkan perwiranya ke Surabaya untuk mengikuti simposium itu, yaitu Indonesia selaku tuan rumah, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Jepang, Kamboja, Kanada, Maladewa, Malaysia, Pakistan, Papua Nugini, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, China, dan Vietnam.

Dalam acara diskusi, beberapa perwira tinggi TNI AL juga menjadi pembicara, salah satunya Kepala Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro.

Simposium serupa sebelumnya pernah digelar ICRC bersama angkatan laut di Malaysia, Sri Lanka, dan China. ICRC dan TNI AL pada 2016 di Surabaya juga pernah berkolaborasi menggelar lokakarya tentang hukum konflik bersenjata di laut untuk kawasan Asia Pasifik.