Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Politik sekaligus dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Gonda Yumitro mengatakan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) memperkuat legitimasi pemerintah di hadapan rakyat.
Menurut Prof. Gonda, hal tersebut dapat terjadi karena menjadi penegasan Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam politik global.
“Pencapaian ini dapat mendorong rasa percaya diri nasional, dan memperkuat dukungan terhadap arah kebijakan luar negeri yang lebih dinamis dan berorientasi pada kepentingan strategis jangka panjang,” kata Prof. Gonda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Kemudian dalam ranah internasional, kata dia, pencapaian tersebut memperlebar peluang Indonesia untuk berperan lebih besar dalam isu-isu pembangunan global.
Ia lantas menilai bahwa keanggotaan penuh di BRICS turut membuat Indonesia berpeluang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi tata kelola global, seperti reformasi lembaga multilateral, ketahanan energi, dan perubahan iklim.
“BRICS, yang merepresentasikan kepentingan Selatan Global, memberikan ruang bagi Indonesia untuk memimpin narasi inklusivitas dan keadilan dalam pembangunan internasional,” ujarnya.
Selain itu, BRICS dinilai menawarkan platform untuk memperluas jaringan perdagangan dan membantu diversifikasi mitra ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Dengan memanfaatkan momentum ini, Indonesia dapat mendorong kerja sama di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan ekonomi digital, yang selaras dengan agenda pembangunan nasional,” jelasnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap pengaruh dominan anggota besar seperti China dan India, yang memiliki dinamika persaingan internal di dalam BRICS.
Ia juga mengatakan bahwa Indonesia perlu memosisikan diri sebagai jembatan dialog yang mempromosikan kerja sama, bukan konfrontasi, agar menjaga stabilitas hubungan internasional.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut karena BRICS sering dipandang sebagai alternatif dari tatanan global yang didominasi Amerika Serikat, dan sekutunya di Barat.
“Indonesia harus tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, dan menghindari jebakan blok politik yang dapat mengurangi fleksibilitas diplomatiknya,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, komitmen terhadap kerja sama regional seperti ASEAN harus tetap menjadi prioritas Indonesia, sehingga keanggotaan penuh di BRICS tidak boleh mengurangi keterlibatan aktif yang telah terjalin sebelumnya.
“Terakhir, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa keanggotaan penuh di BRICS tidak hanya bersifat simbolis. Langkah konkret perlu diambil untuk menyusun agenda strategis nasional yang memanfaatkan peluang di BRICS guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta, masyarakat sipil, maupun akademisi agar manfaat keanggotaan penuh di BRICS dapat dirasakan langsung oleh rakyat, dan memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.
"Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global," demikian pernyataan Pemerintah Brasil.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar sebut keanggotaan penuh di BRICS perkuat legitimasi pemerintah
