Jakarta, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Umum DPP Barisan Indonesia Gita Wirjawan mengklaim organisasinya bebas dari kepentingan politik praktis karena dibangun atas dasar keberagaman partai politik, kepentingan dan etnis.
"Ini murni sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) dan tidak ada kaitan dengan apa pun. Bagian utamanya adalah rakyat," kat Gita usai pengukuhan pengurus DPP Barindo periode 2013-2018 di Jakarta, Minggu.
Selain itu, Gita menegaskan keberadaan dirinya di Barindo tidak terkait dengan keikutsertaannya dalam konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat. Karena itu Barindo, menurut dia, akan melakukan konsolidasi secepatnya untuk melakukan kerja konkret untuk kepentingan masyarakat.
"Kami akan konkret dan intensif kerja yang akan dilakukan. Karena rakyat membutuhkan aksi nyata bukan sekedar baliho dan yel-yel," ujarnya.
Gita menjelaskan dalam waktu dekat akan ditata standarisasi dan penyesuaian kerja organisasi agar kuat melakukan aksi nyata. Selain itu menurut dia, kepengurusan di daerah-daerah akan segera dikukuhkan agar program kerja organisasi bisa terkristalisasi.
"Kami ingin dalam waktu dekat semuanya di tata hingga tingkat daerah," katanya.
Dia mengatakan posisinya sebagai Ketum Barindo tidak akan menggangu kinerjanya sebagai menteri perdagangan dan juga Ketua Umum PBSI. Menurut dia, di akhir pekan waktunya akan digunakan untuk mengurusi kegiatan nonkementerian yang sedang diembannya.
Untuk mendukung kerjanya di Barindo, menurut Gita, dirinya membutuhkan orang-orang berkualitas dan berkomitmen untuk membantunya mewujudkan cita-cita organisasi.
"Di Barindo saya ingin dikelilingi orang-orang piawai agar misi terpenuhi untuk kepentingan sosial organisasi," katanya.
Dalam pengukuhan pengurus Barindo tersebut, Gita Wirjawan mengatakan organisasinya mendukung kegemilangan Indonesia yang akan diraih Indonesia dalam waktu 20-30 tahun ke depan.
Gita mengatakan latar belakang sosial bahkan afiliasi politik yang beragam di Barindo, merupakan modal yang luar biasa. Hal itu menurut dia, tidak hanya mencerminkan mozaik keindonesiaan namun kapasitas institusional dalam mengartikulasikan dan menjembatani kepentingan nasional.
