Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.
"Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut Hasan, terkait efisiensi anggaran saat ini semua kementerian dan lembaga yang ada tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar bisa tepat sasaran.
Ada empat hal yang dipastikan tidak terdampak efisiensi sejalan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di antaranya ialah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.
Menurut Hasan, pendidikan merupakan bagian dari layanan publik sehingga tentunya anggaran untuk mendukung hal tersebut tentunya tidak terdampak.
Apalagi dalam program Presiden, pendidikan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tentunya menjadi program prioritas sehingga anggaran yang berhubungan langsung sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.
Hasan kemudian menyebutkan apabila ada efisiensi yang terkait dengan program dari bidang pendidikan maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi langsung layanan publik.
Ia juga mencontohkan hal-hal yang diefisiensikan seperti biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya forum group disscussion (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev).
Dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini, dinilai kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.
"Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi," kata Hasan.
Sebelumnya, diwartakan pada Rabu (12/2), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan adanya potensi sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas.
Di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.
"Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, -besarnya- 9 persen," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.
Karena itu, hal ini menjadi perhatian Kemdiktisaintek, di mana dalam kesempatan yang sama, Menteri Satryo mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak menjadi komponen yang terkena efisiensi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi
