Regulasi persaingan e-commerce perlu diperbarui agar relevan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai regulasi terkait persaingan platform dagang digital (e-commerce) perlu diperbarui agar relevan seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan cepat.

“Aturan harus relevan dengan kondisi sekarang, karena digitalisasi ada untuk mendukung performance yang lebih baik, entah itu untuk penjual atau pun pembeli di e-commerce,” kata Nailul dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Menurut Nailul, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat saat ini perlu untuk ditinjau lebih lanjut, agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

“Saat ini sepertinya sudah tidak relevan dengan persaingan usaha (di ranah digital). Jadi menurut saya, perlu dibenahi dari sisi aturan yang perlu di-upgrade, sehingga kita tidak menggunakan paradigma lama,” ujar Nailul.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) itu melanjutkan, aturan yang lebih baru juga diperlukan untuk membuat ekosistem ekonomi digital dan transaksi jual-beli di ranah maya menjadi lebih aman dan nyaman bagi penjual dan pembeli.

“Ini karena ekonomi digital prosesnya berbeda dengan ekonomi konvensional. Dengan beberapa karakteristik yang berbeda serta ekosistem yang komplet di platform digital ini bisa membuat layanan yang lebih murah dan mudah, dan pada akhirnya ekonomi digital bisa berkontribusi lebih baik ke depannya,” papar Nailul.

Persaingan sehat di antara platform-platform digital ini juga dipengaruhi oleh kebebasan konsumen dan penjual untuk memilih, baik cara pembayaran, hingga logistik yang terintegrasi tapi juga tidak kaku.

“Ekosistem ini menjadi game changer untuk bersaing dengan kompetitor. Misalnya dengan mengembangkan ekosistem pembayaran, logistik, opsi pembayaran paylater, dan sebagainya,” kata Nailul.

“Karena (platform) yang tidak mampu bertahan, biasanya tidak punya ekosistem yang kuat,” ujar dia menambahkan.