RI dukung penuh rakyat Suriah pulihkan negara jadi lebih demokratis

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendukung penuh usaha rakyat Suriah dan pemerintahan barunya dalam menentukan arah pembangunan Suriah ke depan agar semakin demokratis dan inklusif, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono.

“Kami mendukung rakyat Suriah dalam menentukan arah kemajuan negaranya serta menegaskan pentingnya sebuah proses politik inklusif dan demokratis yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Suriah sendiri (Syrian-led and Syrian-owned),” ucap Sugiono dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (7/3).

Menurut pernyataan tertulis Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3), Indonesia juga menyambut bergabungnya kembali Suriah ke OKI setelah ditangguhkan sejak 2012.

Pembekuan keanggotaan Suriah tersebut disepakati dalam KTT Luar Biasa OKI ke-4 di Makkah, Arab Saudi, pada Agustus 2012 menyusul meningkatnya kekerasan rezim Bashar Al-Assad terhadap rakyat Suriah di fase awal perang saudara, menurut Anadolu.

Dalam KTM-LB pada Jumat tersebut, negara anggota OKI menyetujui Resolusi mengenai pemulihan keanggotaan Suriah di OKI, sehingga menjadi resolusi kedua yang disahkan setelah Resolusi mengenai Situasi Palestina yang memuat dukungan bagi proses rekonstruksi Gaza.

Menurut Menlu, pemulihan status keanggotaan Suriah akan membawa manfaat yang sangat besar dalam pemulihan kondisi di Suriah demi masa depan negara yang semakin cerah.

Selain itu, Sugiono turut mendesak OKI supaya terus berjuang menuntut penarikan penuh dan segera pasukan militer Israel dari wilayah Suriah.

Menurut keterangan Kemlu RI, KTM-LB OKI tersebut dihadiri oleh 46 negara anggota OKI, di mana 27 di antaranya diwakili oleh menteri luar negeri seperti dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Maroko, dan Turki.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu RI turut menyampaikan tiga langkah kunci dalam merespons situasi di Palestina yang belum kunjung pulih dan kini terancam akibat mandeknya negosiasi gencatan senjata.

Tiga langkah tersebut adalah menjamin gencatan senjata dilanjutkan dan dipatuhi, memastikan pemulihan dan rekonstruksi Gaza dilangsungkan sesuai kepentingan rakyat Palestina tanpa relokasi paksa, serta memperkuat upaya realisasi solusi dua negara.