PU: Presiden tugaskan Menko IPK bentuk badan terkait Giant Sea Wall

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Presiden RI menugaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk semacam badan terkait tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

"Tanggul Laut Raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall, Presiden sudah menugaskan kepada Menko IPK untuk membentuk semacam badan otorita," ujar Diana di Jakarta, Selasa.

Hal ini dikarenakan tidak hanya kementerian PU, namun terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan Giant Sea Wall.

"Ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi harus ada badannya. Kemenko IPK sedang merintis hal itu," ujar Diana.

Badan terkait Giant Sea Wall itu nantinya akan berada di bawah Kemenko IPK.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini Kementerian PU sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km.

Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah konsep yang akan digunakan, desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.